Fraksi Partai DPRD DKI Ini Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah
Rabu, 10 Maret 2021 - 22:19 WIB
loading...
Rumah DP Nol Rupiah. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Menyikapi langkah KPK tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan dan harapan agar kasus korupsi ini dapat dibongkar sampai ke akarnya.
Baca juga: Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi
“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Rabu (10/3/2021).
Dia mencatat, dari 2019 hingga 2021 Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah Rp3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar,” katanya.
Menyikapi langkah KPK tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan dan harapan agar kasus korupsi ini dapat dibongkar sampai ke akarnya.
Baca juga: Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi
“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Rabu (10/3/2021).
Dia mencatat, dari 2019 hingga 2021 Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah Rp3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar,” katanya.
Lihat Juga :
