Dana Desa Belum Turun, Kepala Desa Terpaksa Pinjam Dana Talangan untuk Dukung PPKM Mikro
loading...
ilustrasi
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) mikro yang difokuskan ke tingkat desa, RW, dan RT, membuat pemerintah desa cukup kelimpungan.
Hal ini terkait dengan ketersediaan daya dukung anggaran. Mengingat anggaran dana desa untuk menopang kebijakan PPKM mikro sesuai instruksi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum masuk kas desa.
"Anggaran dana desa belum turun, jadi kita nyari dana non budegter atau talangan untuk menopang kegiatan PPKM mikro ini," ucap Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB, Khrisno Hadi, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Tahap II Sasar 6,6 Juta Orang Warga Jabar
Hal itu harus dilakukan karena kebijakan pemerintah bahwa PPKM mikro dilakukan guna menekan penularan COVID-19. Jikalau ada donatur atau misalnya kalangan PNS mau menyisihkan sebagian gaji ke-13 atau tunjangan untuk penanganan COVID-19 pastinya akan sangat membantu.
Pasalnya, sepanjang PPKM mikro tahap satu yang berlangsung sejak tanggal 8-22 Februari 2021, Pemdes Mekarsari terpaksa meminjam dana talangan dari kas desa. Besarannya mencapai Rp3-5 juta untuk kebutuhan selama dua pekan.
Untuk PPKM mikro tahap dua ini juga, pihaknya tetap akan mengandalkan dana talangan kembali. Kali ini pihaknya menganggarkan sekitar Rp15 juta untuk berbagai kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi selama dua pekan ke depan.
Baca juga: Terbukti Korupsi, Wali Kota Tasikmalaya Nonaktif Divonis 1 Tahun Penjara Agung Bakti Sarasa
"Ya nanti pas dana desanya cair, kita akan bayar semua dana talangan tersebut. Yang penting kegiatan jalan dulu dan tidak menyalahi aturan" tegasnya.
Disinggung soal apakah ada warganya yang terpapar COVID-19, dia mengakui masih ada beberapa warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi mandiri. "Kita tetap pantau kondisi mereka. Apalagi di PPKM mikro kedua ini ada pemberian bantuan sembako ke warga yang sedang isolasi mandiri," imbuhnya.
Hal ini terkait dengan ketersediaan daya dukung anggaran. Mengingat anggaran dana desa untuk menopang kebijakan PPKM mikro sesuai instruksi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum masuk kas desa.
"Anggaran dana desa belum turun, jadi kita nyari dana non budegter atau talangan untuk menopang kegiatan PPKM mikro ini," ucap Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB, Khrisno Hadi, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Tahap II Sasar 6,6 Juta Orang Warga Jabar
Hal itu harus dilakukan karena kebijakan pemerintah bahwa PPKM mikro dilakukan guna menekan penularan COVID-19. Jikalau ada donatur atau misalnya kalangan PNS mau menyisihkan sebagian gaji ke-13 atau tunjangan untuk penanganan COVID-19 pastinya akan sangat membantu.
Pasalnya, sepanjang PPKM mikro tahap satu yang berlangsung sejak tanggal 8-22 Februari 2021, Pemdes Mekarsari terpaksa meminjam dana talangan dari kas desa. Besarannya mencapai Rp3-5 juta untuk kebutuhan selama dua pekan.
Untuk PPKM mikro tahap dua ini juga, pihaknya tetap akan mengandalkan dana talangan kembali. Kali ini pihaknya menganggarkan sekitar Rp15 juta untuk berbagai kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi selama dua pekan ke depan.
Baca juga: Terbukti Korupsi, Wali Kota Tasikmalaya Nonaktif Divonis 1 Tahun Penjara Agung Bakti Sarasa
"Ya nanti pas dana desanya cair, kita akan bayar semua dana talangan tersebut. Yang penting kegiatan jalan dulu dan tidak menyalahi aturan" tegasnya.
Disinggung soal apakah ada warganya yang terpapar COVID-19, dia mengakui masih ada beberapa warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi mandiri. "Kita tetap pantau kondisi mereka. Apalagi di PPKM mikro kedua ini ada pemberian bantuan sembako ke warga yang sedang isolasi mandiri," imbuhnya.
(msd)
Explore More