10 Strategi Konsistensi dan Keakuratan Terjemahan Dokumen Hukum
Kamis, 11 Februari 2021 - 07:43 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, memeriksa konsistensi penerjemahan suatu kata berdasarkan konteks dalam keseluruhan suatu dokumen hukum.
"Suatu kata, yang sebetulnya dapat diterjemahkan ke dalam berbagai versi, harus diterjemahkan secara sama di dalam suatu teks yang sama. Pemilihan terjemahan yang dipakai dapat dilakukan dengan pertama-tama membaca konteks kalimat atau teks hukum terkait. Konsistensi dalam menerjemahkan suatu kata perlu agar pembaca dapat memahami teks terjemahan dengan mudah dan dapat merujuk pada istilah tersebut dengan mudah juga," jelas dia.
Ketiga, membetulkan kesalahan tata bahasa. Proses untuk melakukan penerjemahan hukum pada umumnya membutuhkan dua tahap, yaitu tahap penerjemahan dan tahap pemeriksaan. Tahap yang pertama biasanya disebut sebagai draf terjemahan. Kemudian diperiksa dalam tahap yang kedua, yakni tahap pemeriksaan. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan adalah kesalahan tata bahasa. Apabila tata bahasa yang dipergunakan dalam hasil terjemahan kurang baik, dokumen yang diterjemahkan dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda.
"Keempat, melakukan riset yang mendalam. Menerjemahkan suatu dokumen hukum, baik dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya membutuhkan riset yang mendalam karena adanya perbedaan dari segi kebiasaan dan hukum. Dari segi kebiasaan, misalnya dokumen anggaran dasar di Amerika Serikat disebut sebagai articles of association, tetapi anggaran dasar di Australia lebih dikenal dengan istilah constitution ketimbang articles of association," kata dia.
Kelima memahami dengan baik isi dari dokumen dalam bahasa sumber. Dokumen hukum adalah jenis dokumen yang cukup sulit untuk dimengerti. "Oleh karena itu, agar kita dapat menerjemahkannya dengan baik maka kita harus memahami isi dari dokumen dalam bahasa sumber dengan baik juga. Apabila tidak dipahami dengan baik, hasilnya dapat jadi tidak sesuai dengan yang hendak disampaikan dalam dokumen dalam bahasa sumber dan akan membuat hasil terjemahan menjadi sulit untuk digunakan atau bahkan tidak berguna," jelas dia.
Keenam, memastikan kelengkapan dari informasi. Setelah suatu dokumen hukum selesai diterjemahkan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa informasi yang termuat dalam dokumen dalam bahasa sumber sudah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam dokumen dalam bahasa sasaran. Informasi yang dilewatkan atau diabaikan dapat berakibat fatal ketika dokumen hukum yang telah diterjemahkan mulai digunakan untuk keperluan hukum. Dengan demikian, informasi dalam bentuk apa pun, khususnya yang dianggap penting tidak boleh dihilangkan dalam dokumen dalam bahasa sasaran.
"Suatu kata, yang sebetulnya dapat diterjemahkan ke dalam berbagai versi, harus diterjemahkan secara sama di dalam suatu teks yang sama. Pemilihan terjemahan yang dipakai dapat dilakukan dengan pertama-tama membaca konteks kalimat atau teks hukum terkait. Konsistensi dalam menerjemahkan suatu kata perlu agar pembaca dapat memahami teks terjemahan dengan mudah dan dapat merujuk pada istilah tersebut dengan mudah juga," jelas dia.
Ketiga, membetulkan kesalahan tata bahasa. Proses untuk melakukan penerjemahan hukum pada umumnya membutuhkan dua tahap, yaitu tahap penerjemahan dan tahap pemeriksaan. Tahap yang pertama biasanya disebut sebagai draf terjemahan. Kemudian diperiksa dalam tahap yang kedua, yakni tahap pemeriksaan. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan adalah kesalahan tata bahasa. Apabila tata bahasa yang dipergunakan dalam hasil terjemahan kurang baik, dokumen yang diterjemahkan dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda.
"Keempat, melakukan riset yang mendalam. Menerjemahkan suatu dokumen hukum, baik dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya membutuhkan riset yang mendalam karena adanya perbedaan dari segi kebiasaan dan hukum. Dari segi kebiasaan, misalnya dokumen anggaran dasar di Amerika Serikat disebut sebagai articles of association, tetapi anggaran dasar di Australia lebih dikenal dengan istilah constitution ketimbang articles of association," kata dia.
Kelima memahami dengan baik isi dari dokumen dalam bahasa sumber. Dokumen hukum adalah jenis dokumen yang cukup sulit untuk dimengerti. "Oleh karena itu, agar kita dapat menerjemahkannya dengan baik maka kita harus memahami isi dari dokumen dalam bahasa sumber dengan baik juga. Apabila tidak dipahami dengan baik, hasilnya dapat jadi tidak sesuai dengan yang hendak disampaikan dalam dokumen dalam bahasa sumber dan akan membuat hasil terjemahan menjadi sulit untuk digunakan atau bahkan tidak berguna," jelas dia.
Keenam, memastikan kelengkapan dari informasi. Setelah suatu dokumen hukum selesai diterjemahkan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa informasi yang termuat dalam dokumen dalam bahasa sumber sudah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam dokumen dalam bahasa sasaran. Informasi yang dilewatkan atau diabaikan dapat berakibat fatal ketika dokumen hukum yang telah diterjemahkan mulai digunakan untuk keperluan hukum. Dengan demikian, informasi dalam bentuk apa pun, khususnya yang dianggap penting tidak boleh dihilangkan dalam dokumen dalam bahasa sasaran.
Lihat Juga :