Pengerjaan Jembatan Bialo Bulukumba Tahap Keempat Rusak, DPRD Minta Audit

BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, mendesak penegak hukum untuk melakukan audit terhadap proses pengerjaan Jembatan Bialo tahap keempat yang mengalami kerusakan.

Pasalnya, pengerjaan tersebut dianggap akan menjadi mubassir jika tahap kelima dilanjutkan, sementara pengerjaan tahap keempat saat ini sudah mengalami kerusakan.

Anggota Komisi C DPRD Bulukumba , Abu Thalib menilai jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terkesan memaksakan pengerjaan tahap kelima Jembatan Bialo .



"Lelang dilakukan secara diam-diam dan memenangkan penawar tertinggi. Pengerjaan tahap keempat saat ini dalam kondisi rusak, jadi harus diperbaiki dulu baru tahap lima dikerjakan. Jangan terkesan dipaksakan untuk dikerjakan," katanya, Selasa, (9/02/2021).

Selain itu, pengerjaan tahap kelima jembatan Bialo yang terletak di Keluarahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu itu. Dianggap hanya akan menghabiskan anggaran tanpa memikirkan kualitas yang akan dilahirkan dari pengerjaan tersebut.

"Harus dilakukan audit khusus soal ini, setelah dilakukan audit dan perbaikan. Baru tahap kelima ini dilanjutkan. Karena kalau seperti ini modelnya, sama saja pemerintah memperkaya pihak lain," tegas legislator Golkar tersebut.

Diketahui, pengerjaan Jembatan Bialo ini telah melalui beberapa proses anggaran. Tahap pertama dialokasikan, sebesar Rp10,5 Miliar dan tahap kedua dialokasikan sebesar Rp9 Miliar.

Selanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran tahap ketiga sebesar Rp6 Miliar lebih dan ditahap keempat. Pemerintah mengajukan Rp27 miliar namun hanya mendapat alokasi sebesar Rp22 miliar untuk lanjutan pengerjaan.

Hanya saja, dalam proses pelaksanaan tahap pertama. Pengerjaan jembatan yang diproyeksi menjadi ikon baru Bulukumba dianggap bermasalah dan diusut pihak penegak hukum.



Di tahap ketiga, pengerjaan kembali dilanjutkan. Hanya saja, pengerjaan tersebut kembali mengalami kerusakan sehingga dianggap pengerjaan itu kembali dianggap hanya dikerja asal-asalan.

"Jika pemerintah memikirkan pembangunan yang tepat sasaran, seharunya penawaran terendahlah yang dimenangkan. Sehingg selisi angagran yang ada bisa dialokasikan ke pekerjaan lainnya," sambung Thalib.

Senada dengan Ketua Komisi A DPRD Bulukumba , Andi Pangeran Hakim. Ia menerangkan jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bulukumba telah mengumumkan lima perusahaan yang memenuhi krateria dan meloloskan penawar tertinggi dalam lelang tersebut.

"Ada lima peserta menang, masing-masing dengan nilai penawaran yang berbeda. Ada yang terendah tapi tidak dimenangkan, sehingga pemerintah kesannya tidak melakukan efesiensi anggaran," ujarnya.

Kelima pemenang tersebut yakni, PT Radjasa Tomaks Globalindo dengan nilai penawaran sebesar Rp19 miliar lebih, disusul PT Hanako Surya Sakti dengan nilai penawaran sebesar Rp22,8 miliar lebih.

Selanjutnya, PT Trikarya Utama Cendana dengan nilai penawaran Rp22,4 miliar lebih, PT Cipta Bahagia Utama dengan nilai penawaran Rp22,5 miliar lebih dan PT Gunung Raya Bulukumba sebesar Rp22,8 miliar lebih nilai tawar.



"Harusnya yang dimenangkan itu penawar terendah agar pemerintah memiliki selisi anggaran yang bisa dialokasikan ke program lainnya yang sangat perlu dilakukan," terang legislator PPP ini.

Andi Pangeran memastikan, jika pemerintah mampu mendapatkan selisi anggaran sebesar Rp2 miliar dari nilai penawaran tersebut. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan pemecah ombak yang menunjang jembatan tersebut.

"Jadi selisi anggaran yang ada dialokasikan untuk pemecah ombak. Jadi volume jembatan tetap sama tapi ditambah dengan pembuatan pemecah ombak agar jembatan Bialo tidak lagi rusak setelah dikerjakan," terangnya.

Andi Pangeran berharap agar Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali bersama UPL bisa berpikir lebih baik lagi."Bupati dan UPL harus memikirkan ini karena ini sama saja melakukan efesiensi anggaran untuk pembangunan Bulukumba yang lebih baik," pungkasnya.