Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mojokerto Terjun Bebas
Selasa, 09 Februari 2021 - 04:11 WIB
loading...
Anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 terjun bebas. Tahun ini, jumlah anggaran yang dikucurkan Pemkab Mojokerto hanya Rp40,7 miliar. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MOJOKERTO - Anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 terjun bebas. Tahun ini, jumlah anggaran yang dikucurkan Pemkab Mojokerto hanya Rp40,7 miliar.
Pemkab Mojokerto berdalih, pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini karena tidak adanya anggaran di pemerintah daerah. Meski, saat ini Kabupaten Mojokerto sudah masuk zona kuning. Akan tetapi saat ini penyebaran COVID-19 masih relatif tinggi.
"Iya memang turun. Tahun ini (anggaran) untuk penanganan COVID-19) sebesar Rp40,7 miliar. Karena anggaran kami tidak cukup. Kami tetap harus melakukan pembangunan tahun ini," kata Penjabat Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Senin (8/2/2021).
Besaran ini jauh lebih sedikit dari tahun 2020 yang mencapai Rp209,9 miliar. Rincianya Rp177 miliar untuk biaya tak terduga (BTT). Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan sebesar Rp23,6 miliar di Dinas Kesehatan. Kemudian di RSUD RA Basoeni Rp1,166 miliar dan RSUD Prof Dr Soekandar Rp 4,89 miliar.
"Namun jika nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing lagi, kami siap. Fokus kami saat ini pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan," imbuh mantan Kepala Dinas Kesehatan ini.
Pemkab Mojokerto berdalih, pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini karena tidak adanya anggaran di pemerintah daerah. Meski, saat ini Kabupaten Mojokerto sudah masuk zona kuning. Akan tetapi saat ini penyebaran COVID-19 masih relatif tinggi.
"Iya memang turun. Tahun ini (anggaran) untuk penanganan COVID-19) sebesar Rp40,7 miliar. Karena anggaran kami tidak cukup. Kami tetap harus melakukan pembangunan tahun ini," kata Penjabat Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Senin (8/2/2021).
Besaran ini jauh lebih sedikit dari tahun 2020 yang mencapai Rp209,9 miliar. Rincianya Rp177 miliar untuk biaya tak terduga (BTT). Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan sebesar Rp23,6 miliar di Dinas Kesehatan. Kemudian di RSUD RA Basoeni Rp1,166 miliar dan RSUD Prof Dr Soekandar Rp 4,89 miliar.
"Namun jika nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing lagi, kami siap. Fokus kami saat ini pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan," imbuh mantan Kepala Dinas Kesehatan ini.
Lihat Juga :
