PPKM Mikro, Bupati/Wali Kota di Jateng Harus Cermati Peta Zonasi

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah , Ganjar Pranowo menegaskan Jateng siap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan detil dari kegiatan tersebut agar pelaksanaannya bisa berlangsung sukses.

"Sudah kami siapkan secara detil, termasuk data daerah-daerah mana yang memiliki klasifikasi kategori merah, kuning dan sebagainya. Kami sudah sampaikan pada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mempersiapkan. Datnya akan kami kirim untuk dikonfirmasi, sehingga bisa dilasanakan dengan baik," kata Ganjar usai memimpin rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Senin (8/2/2021).

Menurut peta zonasi yang ada, ada 5 Kabupaten/Kota di Jateng yang masuk kategori resiko tinggi dan 30 lainnya masuk kategori sedang. Jika dikerucutkan per kecamatan, ada 25 daerah yang memiliki resiko tinggi, 475 kategori sedang, 58 kategori rendah dan 18 kecamatan tidak ada kasus.

"Sementara di tingkat desa, terdapat 158 desa kategori resiko tinggi, 2.468 kategori sedang, 1.275 kategori rendah dan 4.671 desa tidak ada kasus. Peta inilah yang kita siapkan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PPKM mikro," katanya.

Ganjar Pranowo mendorong masing-masing Kabupaten/Kota memilah daerah mana yang masuk resiko tinggi atau sedang. Di tempat-tempat itu, wajib disiapkan tempat isolasi terpusat untuk penanganan kasus COVID-19. Selain itu, Ganjar juga meminta optimalisasi Puskesmas yang ada.

Nantinya, akan ada bantuan tracer atau surveilans dari Babinsa dan Babhinkamtibmas yang membantu proses tracing. "Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap Puskesmas. Untuk teknisnya, nanti pak Sekda akan membahas lebih detail dengan seluruh Kabupaten/Kota," jelasnya.

Ganjar menegaskan bahwa PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah dengan melihat zonasi yang ada. Dari peta zonasi yang sudah ada sampai Desa/Kelurahan, maka lanjut ganjar program itu bisa dilaksanakan dengan optimal.

"Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa desa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya," tegasnya.

Khusus untuk Jateng, pelaksanaan PPKM mikro lanjut Ganjar akan didukung dengan gerakan Jogo Tonggo yang sudah berjalan. Menurutnya, gerakan itu sudah berjalan bagus dan bisa dioptimalkan untuk mendukung program ini. "Ada beberapa desa yang punya pengalaman unik tapi berhasil. Kami harap itu bisa ditiru dan dilaksanakan di daerah lainnya," tandasnya.