DPR Minta Vaksinasi Mandiri Perusahaan Disegerakan
loading...
DPR-RI mendorong agar vaksinasi COVID-19 secara mandiri disegerakan. Foto: Dok/SINDONews
A
A
A
BANDUNG - Anggota DPR RI dari Jawa Barat ( Jabar ) Muhammad Farhan mendukung rencana adanya vaksinasi mandiri. Langkah ini dinilai akan mempercepat proses vaksinasi di Indonesia, agar kekebalan komunal cepat tercapai.
Dia meminta perusahaan untuk mempercepat vaksinasi mandiri. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Vaksinasi diselenggarakan perusahaan kepada karyawan secara gratis.
Baca juga: Besok Senin, 12 Daerah di Jateng Siap Gelar Vaksin COVID-19
"Dimana bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa divaksinasi bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Minggu (24/1/2021).
Farhan menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berhasil. "Vaksinasi COVID-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh," katanya.
Dia pun memastikan, Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis. "Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikanbahwa vaksin ini diberikan secara cuma - cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," tegasnya.
Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. "Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini.
Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi70% populasi Indonesia secara cepat?," tambahnya.
Pengusaha kata dia, agar segera membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. "Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, di bawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.
Vaksinasi Mandiri katanya, membantu percepatanvaksinasi nasional mencapai 70% populasi dan mengurangi beban negara. “Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19,” tandasnya.
Dia meminta perusahaan untuk mempercepat vaksinasi mandiri. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Vaksinasi diselenggarakan perusahaan kepada karyawan secara gratis.
Baca juga: Besok Senin, 12 Daerah di Jateng Siap Gelar Vaksin COVID-19
"Dimana bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa divaksinasi bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Minggu (24/1/2021).
Farhan menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berhasil. "Vaksinasi COVID-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh," katanya.
Dia pun memastikan, Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis. "Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikanbahwa vaksin ini diberikan secara cuma - cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," tegasnya.
Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. "Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini.
Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi70% populasi Indonesia secara cepat?," tambahnya.
Pengusaha kata dia, agar segera membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. "Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, di bawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.
Vaksinasi Mandiri katanya, membantu percepatanvaksinasi nasional mencapai 70% populasi dan mengurangi beban negara. “Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19,” tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
