Jateng Perpanjang PPKM, Ganjar Minta Disiapkan Dana Rp1 Triliun

loading...
Jateng Perpanjang PPKM, Ganjar Minta Disiapkan Dana Rp1 Triliun
Kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021 mendatang bakal diikuti Jateng. Semua daerah di Jateng siap mengikuti 100%. Foto/Humas Pemprov Jateng
SEMARANG - Kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) hingga 8 Februari mendatang diikuti Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, semua daerah di Jateng siap 100% untuk menerapkannya.

Baca juga: Tok! Menko Airlangga Umumkan PPKM Diperpanjang hingga 8 Februari 2021 "Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya," kata Ganjar, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Tapi Mall dan Restoran Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam Dia mengatakan, dukungan dari kabupaten/kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di 3 eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua Kabupaten/Kota akhirnya menerapkan.

"Sekarang saja seluruh kabupaten/kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman Bupati/Walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," katanya.



Pihaknya meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.

"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," ujarnya.

Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.



"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.

Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.

"Saya minta minimal Rp1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus COVID-19 terus meningkat.
(shf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top