Tanpa PSBB, Kota Semarang Berhasil Landaikan Grafik COVID-19
Jum'at, 15 Mei 2020 - 10:37 WIB
loading...
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi foto bersama dengan jajaran Forkompimda di Balai Kota. Foto: Dok Humas Pemkot Semarang
A
A
A
SEMARANG - Tak seperti kota - kota besar lainnya yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani pandemi COVID-19 di daerahnya masing - masing, Kota Semarang justru tak pernah mengajukan PSBB sedari awal. Ditegaskan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi keputusan tak mengajukan PSBB bukan berarti menganggap jika PSBB tak penting.
Namun Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengungkapkan jika ada dua pertimbangan yang diletakkan kala mengambil keputusan, yaitu pertimbangan medis dan ekonomi. Untuk itulah Pemerintah Kota Semarang kemudian menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam mengatasi COVID-19 di Ibu Kota Jawa tengah.
Meski memunculkan pro kontra pada awalnya, namun pemberlakuan PKM di Kota Semarang rupanya cukup efektif dalam menangani COVID-19. Hal itu dapat terlihat dari grafik COVID-19 di Kota Semarang yang mulai melandai sejak diberlakukannya PKM pada 27 April 2020.
Tercatat hingga hari ke-18 Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang, jumlah positif terkonfirmasi turun lebih dari setengah sebelumnya, yang semula sebanyak 134 pada 26 April 2020, menjadi 55 pada hari Kamis, 14 Mei 2020. Bahkan angka PDP di Kota Semarang juga turun drastis, dari yang semula sebanyak 267 PDP pada 26 April 2020, menjadi 89 PDP pada Kamis, 14 Mei 2020. Hendi menyebutkan, pada dasarnya penetapan PKM melalui Peraturan Wali Kota Semarang merupakan payung hukum agar dapat lebih menggiatkan patroli di berbagai wilayah.
“Saya menyebutnya sebagai jalan tengah, karena di satu sisi ada yang mendesak ingin PSBB, tapi di sisi lain juga ada yang tidak ingin PSBB karena alasan ekonomi," terang Hendi.
Namun Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengungkapkan jika ada dua pertimbangan yang diletakkan kala mengambil keputusan, yaitu pertimbangan medis dan ekonomi. Untuk itulah Pemerintah Kota Semarang kemudian menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam mengatasi COVID-19 di Ibu Kota Jawa tengah.
Meski memunculkan pro kontra pada awalnya, namun pemberlakuan PKM di Kota Semarang rupanya cukup efektif dalam menangani COVID-19. Hal itu dapat terlihat dari grafik COVID-19 di Kota Semarang yang mulai melandai sejak diberlakukannya PKM pada 27 April 2020.
Tercatat hingga hari ke-18 Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang, jumlah positif terkonfirmasi turun lebih dari setengah sebelumnya, yang semula sebanyak 134 pada 26 April 2020, menjadi 55 pada hari Kamis, 14 Mei 2020. Bahkan angka PDP di Kota Semarang juga turun drastis, dari yang semula sebanyak 267 PDP pada 26 April 2020, menjadi 89 PDP pada Kamis, 14 Mei 2020. Hendi menyebutkan, pada dasarnya penetapan PKM melalui Peraturan Wali Kota Semarang merupakan payung hukum agar dapat lebih menggiatkan patroli di berbagai wilayah.
“Saya menyebutnya sebagai jalan tengah, karena di satu sisi ada yang mendesak ingin PSBB, tapi di sisi lain juga ada yang tidak ingin PSBB karena alasan ekonomi," terang Hendi.
Lihat Juga :
