Longsor Cimanggung, Wabup Sumedang Erwan Sebut Izin Perumahan Terbit Sebelum Kepemimpinannya
loading...
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
SUMEDANG - Wabup Sumedang Erwan Setiawan memastikan izin pembangunan Perum Pondok Daud, Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, terbit sebelum kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Karena itu, Erwan mengaku tak tahu persis teknis pemberian izin terhadap perumahan yang dilanda bencana tanah longsor tersebut.
"Selama kepemimpinan kami belum menngeluarkan izin (pembangunan perumahan). Dulu boleh, sekarang tidak boleh (membangun perumahan di lahan rawan bencana)," kata Erwan kepada wartawan saat meninjau lokasi bencana longsor.
Pascabencana tanah longsor yang menewaskan 13 orang dan merusak 14 rumah di Bojong Kodang, Desa Cihanjuang, CImanggung itu, ujar Erwan, Pemkab Sumedang segera mengevaluasi izin pembangunan perumahan.
Pemkab Sumedang segera menginventarisasi perumahan yang berada di lahan rawan longsor. "Bahkan izin yang sudah keluar akan kami evaluasi. Tolong jangan ada pembangunan (perumahan) di area berbahaya seperti ini," ujarnya.
Erwan Setiawan menuturkan, evaluasi izin pembangunan perumahan akan difokuskan terhadap Perumahan Pondok Daud di Dusun Bojong Kondang, Cihanjuang, Cimanggung.
Sebab perumahan ini dibangun di atas lahan dengan kemiringan cukup terjal sehingga rawan bencana longsor. "Pemukiman di lahan miring seperti ini memang rawan bencana," tutur Erwan.
Polda Jabar dan Polres Sumedang terus menyelidiki izin pembangunan perumahan di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Fakta sementara yang diperoleh, kawasan tersebut sangat rawan bencana tanah longsor.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, penyelidikan difokuskan terkait ada perumahan-perumahan yang telah berdiri di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang.
"Sedang didalami bagaimana izin dan sebagainya. Ya tentunya kita sama-sama mengantisipasi agar tidak terjadi lagi bencana tanah longsor serupa karena memang lokasi itu sangat rawan," kata Kabid Humas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (11/1/2021).
Karena itu, Erwan mengaku tak tahu persis teknis pemberian izin terhadap perumahan yang dilanda bencana tanah longsor tersebut.
"Selama kepemimpinan kami belum menngeluarkan izin (pembangunan perumahan). Dulu boleh, sekarang tidak boleh (membangun perumahan di lahan rawan bencana)," kata Erwan kepada wartawan saat meninjau lokasi bencana longsor.
Pascabencana tanah longsor yang menewaskan 13 orang dan merusak 14 rumah di Bojong Kodang, Desa Cihanjuang, CImanggung itu, ujar Erwan, Pemkab Sumedang segera mengevaluasi izin pembangunan perumahan.
Pemkab Sumedang segera menginventarisasi perumahan yang berada di lahan rawan longsor. "Bahkan izin yang sudah keluar akan kami evaluasi. Tolong jangan ada pembangunan (perumahan) di area berbahaya seperti ini," ujarnya.
Erwan Setiawan menuturkan, evaluasi izin pembangunan perumahan akan difokuskan terhadap Perumahan Pondok Daud di Dusun Bojong Kondang, Cihanjuang, Cimanggung.
Sebab perumahan ini dibangun di atas lahan dengan kemiringan cukup terjal sehingga rawan bencana longsor. "Pemukiman di lahan miring seperti ini memang rawan bencana," tutur Erwan.
Polda Jabar dan Polres Sumedang terus menyelidiki izin pembangunan perumahan di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Fakta sementara yang diperoleh, kawasan tersebut sangat rawan bencana tanah longsor.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, penyelidikan difokuskan terkait ada perumahan-perumahan yang telah berdiri di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang.
"Sedang didalami bagaimana izin dan sebagainya. Ya tentunya kita sama-sama mengantisipasi agar tidak terjadi lagi bencana tanah longsor serupa karena memang lokasi itu sangat rawan," kata Kabid Humas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (11/1/2021).
Lihat Juga :
