Dewan Harap Ada Koordinasi Atasi Kemacetan di Wilayah Perbatasan

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar berharap ada koordinasi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Gowa-Kota Makassar.

Kemacetan yang melanda wilayah tersebut dianggap cukup parah lantaran hampir tiap saat terjadi, utamanya pada jam-jam sibuk.

Maraknya parkir angkutan di badan-badan jalan membuat jalur kian sempit. Padahal tak jauh dari lokasi tersebut, ada Terminal Mallengkeri yang diperuntukkan menjadi tempat memuat angkutan. Belum lagi banyaknya juru parkir liar atau pak ogah yang kian memperlambat laju kendaraan di setiap U-Turn.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar , Abdi Asmara mengatakan, upaya penyelesaian kemacetan dipandangnya cukup kompleks dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus bersinergi melakukan penertiban lalu lintas (lalin) tersebut.

"Inikan persoalan lama dan kewenangan juga di provinsi untuk masuk ke terminal (kota), dalam rangka penertiban ini harusnya koordinasi. Saya biasa lewat di situ, memang titik kemacetan di situ adalah karena jalan sempit, kedua ada mobil angkutan," tukas Abdi.



Dia mengatakan, kedua pihak baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi perlu duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak boleh ada ego dan abai dengan kewenangan masing-masing. Dia meminta adanya tim terpadu antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota, Kepolisian, serta PD Terminal.

"Janganlah lakukan pembiaran, ini sudah jadi keresahan masyarakat di Kota Makassar, ini barang sudah lama, jam-jam tertentu itu pasti macet, kan ini porosji memang, antara Alaluddin dan Hasnuddin, karena memang banyak warga daerah yang kerja di Makassar," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar telah meminta agar PD Terminal Makassar Metro bisa berkomunikasi dengan jajaran pemerintah guna mengatasi persoalan tersebut. Tak hanya parki, tapi juga persoalan terminal liar.

"PD Terminal sebenarnya tidak punya kuasa untuk menilang orang atau memberikan sanksi, nda bisa mengusirlah dari jalan itu, jadi usahanya itu bagaimana dia melibatkan stakeholder lain," kata legislator PAN ini.

Hal ini dianggap akan menyalahi regulasi jika direksi ke luar wilayah tanpa adanya koordinasi. Upaya pendekatan persuasif juga diharapkan bisa ditempuh untuk menarik pemilik kendaraan masuk ke terminal. Dengan banyaknya kendaraan yang memanfaatkan terminal, dinilai juga akan berdampak pada PAD Kota Makassar.