Dukung KITB, Bupati Wihaji Siap Bangun UPT Metrologi Legal
Kamis, 07 Januari 2021 - 20:53 WIB
loading...
Bupati Batang Wihaji saat webinar Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya KITB yang digagas Kementerian Perdagangan di ruang Commend Center Pemkab Batang, Kamis (7/1/2021). (Istimewa)
A
A
A
BATANG - Hadirnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) tidak menutup kemungkinan mendorong Pemkab Batang akan mendirikan unit pelayanan (UPT) metrologi legal.
Pasalnya, hasil produk dan bahan baku yang akan keluar maupun masuk perusahaan yang akan berdiri di KITB tidak lepas dari alat ukur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji usai menjadi narasumber webinar Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya KITB yang digagas oleh Kementerian Perdagangan di ruang Command Center Pemkab Batang, Kamis (7/1/2021).
“Di KITB akan ada teknologi tinggi yang berkenaan dengan ukur mengukur, maka harus di support dengan baik sehingga tidak salah dan tidak menutup kemungkinan unit pelayanan metrologi legal, Ilmiah dan industri,” kata Wihaji.
Ia menjelaskan UPT metrologi akan lebih memfokuskan ke legal, karena pangsa pasarnya sudah jelas begitu juga dengan alatnya. “Saya kira ini, semangatnya untuk perlindungan terhadap konsumen, bagi hasil retribusi pendapatan daerah,” katanya.
Wihaji juga mengapresiasi inisiasi Kementerian Perdagangan yang telah menggelar webinar tentang metrologi. “Dengaan webinar ini menjadi inspirasi bagi dinas perdagangan kabupaten Batang dan daerah lainya,”katanya.
Sementara, Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan, respons Pemkab Batang sangat luar biasa membangun kepercayaan terhadap konsumen melalui tertib ukur atau metrologi.
“Oleh karena itu, untuk mendukung KITB, tahun 2022 akan dibantu melalui dana alokasi khusus untuk pembangunan UPT Metrologi legal,” kata Rusmin.
“Sebetulnya bantuan DAK tersebut di tahun 2020, tapi karena ada pandemi Covid-19 anggaranya ikut di refocusing pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini bidang metrologi terkesan terpecah – pecah yaitu legal, industri dan ilmiah. “Dengan kami bertemu Bupati Batang, maka untuk persiapkan kedepan kita lebih fokus dulu di UPT metrologi legal yang digarap,” katanya.
Dengan berdirinya UPT Metrologi Legal di Batang, nantinya Pemkab menjadi daerah yang tertib ukur, yang berdampak pada memunculkan kepercayaan masyarakat.
“Tertib ukur sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab, dan suka tidak suka investasi akan baik dan kesejahteraan masyarakat akan bertambah,” katanya.
Kementerian perdagangan juga memberikan dukungan ke Pemkab Batang melalui peningkatan SDM jurutera. “Untuk peningkatan SDM, jurutera Pemkab kita latih dan bantu saran peralatanya,”ungkapnya. (sindonews)
Pasalnya, hasil produk dan bahan baku yang akan keluar maupun masuk perusahaan yang akan berdiri di KITB tidak lepas dari alat ukur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji usai menjadi narasumber webinar Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya KITB yang digagas oleh Kementerian Perdagangan di ruang Command Center Pemkab Batang, Kamis (7/1/2021).
“Di KITB akan ada teknologi tinggi yang berkenaan dengan ukur mengukur, maka harus di support dengan baik sehingga tidak salah dan tidak menutup kemungkinan unit pelayanan metrologi legal, Ilmiah dan industri,” kata Wihaji.
Ia menjelaskan UPT metrologi akan lebih memfokuskan ke legal, karena pangsa pasarnya sudah jelas begitu juga dengan alatnya. “Saya kira ini, semangatnya untuk perlindungan terhadap konsumen, bagi hasil retribusi pendapatan daerah,” katanya.
Wihaji juga mengapresiasi inisiasi Kementerian Perdagangan yang telah menggelar webinar tentang metrologi. “Dengaan webinar ini menjadi inspirasi bagi dinas perdagangan kabupaten Batang dan daerah lainya,”katanya.
Sementara, Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan, respons Pemkab Batang sangat luar biasa membangun kepercayaan terhadap konsumen melalui tertib ukur atau metrologi.
“Oleh karena itu, untuk mendukung KITB, tahun 2022 akan dibantu melalui dana alokasi khusus untuk pembangunan UPT Metrologi legal,” kata Rusmin.
“Sebetulnya bantuan DAK tersebut di tahun 2020, tapi karena ada pandemi Covid-19 anggaranya ikut di refocusing pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini bidang metrologi terkesan terpecah – pecah yaitu legal, industri dan ilmiah. “Dengan kami bertemu Bupati Batang, maka untuk persiapkan kedepan kita lebih fokus dulu di UPT metrologi legal yang digarap,” katanya.
Dengan berdirinya UPT Metrologi Legal di Batang, nantinya Pemkab menjadi daerah yang tertib ukur, yang berdampak pada memunculkan kepercayaan masyarakat.
“Tertib ukur sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab, dan suka tidak suka investasi akan baik dan kesejahteraan masyarakat akan bertambah,” katanya.
Kementerian perdagangan juga memberikan dukungan ke Pemkab Batang melalui peningkatan SDM jurutera. “Untuk peningkatan SDM, jurutera Pemkab kita latih dan bantu saran peralatanya,”ungkapnya. (sindonews)
(srf)
Lihat Juga :
