Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tidak Lakukan Tupoksi dengan Baik, HMI Minta Pimpinan DPRD Sumut Diganti
loading...
Ketua Umum HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi dalam satu kesempatan. Foto/Sartana Nasution
A
A
A
MEDAN - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti kinerja dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. HMI menilai pimpinan DPRD Sumut usai dilantik pada 2019 lalu belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dengan baik.
"Mulai dilantik pada September 2019 lalu, hingga saat ini, pimpinan DPRD tidak bekerja secara maksimal dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Ketua Umum HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi, di Medan, Rabu (06/01/2020). (Baca juga:
Ada Gesekan Ideologi, HMI Minta Jokowi Ambil Langkah Konsolidatif)
Hasby mengatakan, alasannya pimpinan di DPRD Sumut saat ini tidak mampu membawa DPRD memperlihatkan keterwakilan mereka atas rakyat. Hal itu dilihat dari banyaknya anggota yang tidak hadir saat rapat DPRD berlangsung.
"Sering kali kita lihat banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir saat rapat, padahal itu penting untuk menyuarakan segala keluh-kesah rakyat. Disini kita perlu evaluasi pimpinan-nya, bagaimana proses mereka mengajak para anggota untuk rapat," ungkap Alwi.
Selain itu, disaat pandemi virus Covid-19 ini, Hasbi menilai DPRD Sumut juga acap kali menggelar kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menimbulkan keramaian dan kluster baru, mulai dari kegiatan reses hingga pada kegiatan Rapat Kerja di daerah zona hijau virus Covid-19.
"Disaat msyarakat diharuskan untuk menghindari keramaian dan menjalankan prokes Covid-19 tapi anggota DPRD kita selalu melaksanakan kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya keramaian dan kluster baru, seperti Reses II pada Mei 2020 lalu dan Raker di daerah zona hijau pada September 2020 lalu," terangnya.
Masih menurut Hasbi, bobroknya DPRD Sumut saat ini semakin terlihat karena hari ini, Rabu (06/01/2020) seluruh anggota DPRD Sumatera Utara menerima fasilitas berupa komputer jinjing atau laptop baru. Padahal katanya, masyarakat Sumut saat ini dalam keadaan ekonomi susah akibat dari pandemi Covid-19. (Baca jga: Rektor Terpilih USU Diterpa Isu Plagiat, HMI Sumut Merasa Ada Kejanggalan)
"Saat ini kita dilanda pandemi, dampaknya pada segala lini termasuk ekonomi masyarakat Sumut yang semakin melemah, namun disaat ini juga semua anggota DPRD Sumut menerima laptop baru. Kalau hanya untuk mendukung pertemuan virtual atau zoom mitting saya pikir terlalu dibuat-buat alasannya," terangnya.
Atas dasar hal itu HMI Sumut meminta agar segala perangkat pimpinan DPRD Sumut untuk segera diganti. Karena menurut Alwi boboraknya lembaga DPRD itu disebabkan oleh ketidakpahaman Tupoksi dan ketidaktegasan dari pimpinan DPRD Sumut.
"Agar keboboran ini tidak berlanjut dan tidak semakin parah, HMI mendesak agar pimpinan DPRD Sumut segera diganti, karena buruknya kinerja dari anggota itu disebabkan dari ketidakbecusan pimpinan," tutup Hasbi.
"Mulai dilantik pada September 2019 lalu, hingga saat ini, pimpinan DPRD tidak bekerja secara maksimal dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Ketua Umum HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi, di Medan, Rabu (06/01/2020). (Baca juga:
Ada Gesekan Ideologi, HMI Minta Jokowi Ambil Langkah Konsolidatif)
Hasby mengatakan, alasannya pimpinan di DPRD Sumut saat ini tidak mampu membawa DPRD memperlihatkan keterwakilan mereka atas rakyat. Hal itu dilihat dari banyaknya anggota yang tidak hadir saat rapat DPRD berlangsung.
"Sering kali kita lihat banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir saat rapat, padahal itu penting untuk menyuarakan segala keluh-kesah rakyat. Disini kita perlu evaluasi pimpinan-nya, bagaimana proses mereka mengajak para anggota untuk rapat," ungkap Alwi.
Selain itu, disaat pandemi virus Covid-19 ini, Hasbi menilai DPRD Sumut juga acap kali menggelar kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menimbulkan keramaian dan kluster baru, mulai dari kegiatan reses hingga pada kegiatan Rapat Kerja di daerah zona hijau virus Covid-19.
"Disaat msyarakat diharuskan untuk menghindari keramaian dan menjalankan prokes Covid-19 tapi anggota DPRD kita selalu melaksanakan kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya keramaian dan kluster baru, seperti Reses II pada Mei 2020 lalu dan Raker di daerah zona hijau pada September 2020 lalu," terangnya.
Masih menurut Hasbi, bobroknya DPRD Sumut saat ini semakin terlihat karena hari ini, Rabu (06/01/2020) seluruh anggota DPRD Sumatera Utara menerima fasilitas berupa komputer jinjing atau laptop baru. Padahal katanya, masyarakat Sumut saat ini dalam keadaan ekonomi susah akibat dari pandemi Covid-19. (Baca jga: Rektor Terpilih USU Diterpa Isu Plagiat, HMI Sumut Merasa Ada Kejanggalan)
"Saat ini kita dilanda pandemi, dampaknya pada segala lini termasuk ekonomi masyarakat Sumut yang semakin melemah, namun disaat ini juga semua anggota DPRD Sumut menerima laptop baru. Kalau hanya untuk mendukung pertemuan virtual atau zoom mitting saya pikir terlalu dibuat-buat alasannya," terangnya.
Atas dasar hal itu HMI Sumut meminta agar segala perangkat pimpinan DPRD Sumut untuk segera diganti. Karena menurut Alwi boboraknya lembaga DPRD itu disebabkan oleh ketidakpahaman Tupoksi dan ketidaktegasan dari pimpinan DPRD Sumut.
"Agar keboboran ini tidak berlanjut dan tidak semakin parah, HMI mendesak agar pimpinan DPRD Sumut segera diganti, karena buruknya kinerja dari anggota itu disebabkan dari ketidakbecusan pimpinan," tutup Hasbi.
(don)
Explore More