Tiga Dinas Digeledah Penyidik KPK, Wali Kota Batu Mengaku Tak Tahu
Rabu, 06 Januari 2021 - 19:08 WIB
loading...
A
A
A
"Kita kan diminta back up saja, pengamanan. Seperti biasa. Kalau untuk secara detail teknis, rekan tanya KPK lah. Kita hanya pengamanan kegiatan. Kalau untuk Masalah kasusnya, teknis penyidikan tanya KPK, kami hanya menerima surat penerimaan bantuan pengamanan," ungkap Catur.
Catur pun mengaku tak mengetahui sampai kapan agenda penggeledahan KPK di Kota Batu. "Belum, dari KPK cuma sampaikan sampai selesai. Kami tidak tahu. Kalau selesai, ngomong berapanya susah. Kalau secara teknis, tempat atau hasil penyidikan tanya ke KPK," tandasnya.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Sebelumya diberitakan penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga ruang dinas di lingkungan kompleks Balai Kota Batu, sejak Rabu pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Tiga dinas yang digeledah yakni Dinas Pariwisata (Disparta), Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu di lantai II Balai Kota Amongtani Batu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu di lantai III Blok C Balai Kota Batu. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan kasus dugaan gratifikasi yang sempat menjerat Pemkot Batu dari tahun 2011 - 2017.
Catur pun mengaku tak mengetahui sampai kapan agenda penggeledahan KPK di Kota Batu. "Belum, dari KPK cuma sampaikan sampai selesai. Kami tidak tahu. Kalau selesai, ngomong berapanya susah. Kalau secara teknis, tempat atau hasil penyidikan tanya ke KPK," tandasnya.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Sebelumya diberitakan penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga ruang dinas di lingkungan kompleks Balai Kota Batu, sejak Rabu pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Tiga dinas yang digeledah yakni Dinas Pariwisata (Disparta), Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu di lantai II Balai Kota Amongtani Batu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu di lantai III Blok C Balai Kota Batu. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan kasus dugaan gratifikasi yang sempat menjerat Pemkot Batu dari tahun 2011 - 2017.
(msd)
Lihat Juga :
