Pemprov Jawa Tengah Antisipasi Penolakan Vaksin Covid-19

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada penolakan dari pihak yang akan diberi vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan sebelum nantinya dilakukan pemberian vaksin, yang dimulai dari tenaga kesehatan (nakes), tokoh publik hingga kalangan masyarakat.

"Yang menolak vaksin, vaksin itu jumlahnya hanya sedikit. Hari ini nakes, yang menolak itu, potensinya kan kalangan masyarakat. Ini akan kita sosialisasikan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat evaluasi penanganan Covid di Semarang, Rabu (6/1/2021). (Baca juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali, Semarang-Solo-Banyumas Raya Jadi Perhatian)

Menurutnya, potensi penolakan vaksin itu biasanya karena mereka merasa tidak percaya dan juga karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu, dengan sosialisasi yang dilakukan terus menerus, maka diharapkan pihak yang berpotensi melakukan penolakan akan bisa mengerti. Kemudian bersedia untuk diberi vaksin.

Apalagi nantinya tidak hanya vaksin Sinovac, tapi ada juga vaksin lain seperti Pfizer dan Moderna. Adapun, kriteria yang dapat vaksin pertama adalah mereka yang berumur 18-59 tahun, tidak memiliki komorbiditas, tidak pernah Covid-19, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Saat ini, Pemerintah Jateng sedang menyiapkan diri siapa saja penerimanya. Termasuk kalangan nakes yang akan menjadi pihak awal diberi vaksin. "Yakni mereka yang mengurusi semua nakes termasuk nakes TNI-polri," sambungnya.

Dalam tahap ini Jateng telah menerima 62.560 dosis vaksin untuk Covid-19 tersebut. Vaksin akan segera didistribusikan ke 35 kabupaten/kota di Jateng. Pihaknya sedang melakukan pendataan dan perlengkapan administrasi serta pengecekan-pengecekan.

Ganjar sendiri siap menjadi penerima vaksin yang pertama. "Vaksin, aku yang pertama, iya. Disiarkan live? Sakjane percaya opo ora (Sebenarnya percaya apa tidak)," kata Ganjar disinggung apakah bersedia menyiarkan langsung (live) pemberian vaksin terhadap dirinya. (Baca juga: Awas! Hoaks Vaksin Covid-19 Resahkan Warga Jawa Tengah)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, mengantisipasi adanya penolakan pemberian vaksin maka perlu dilakukan langkah. "Sosialisasi, edukasi yang bersifat persuasif. Jangan ada kesan dipaksa," kata Yuli usai rapat.

Menurut dia, penolakan biasanya muncul karena perasaan ragu-ragu. Oleh karena itu, vaksin diberikan kepada tokoh publik, hingga tokoh masyarakat supaya pihak lain yang berpotensi menolak, bisa mantap atau bersedia diberi vaksin. Saat ini, pihaknya juga tengah menunggu keputusan pusat terkait pendistribusian vaksin.

Pihaknya saat ini tengah menyiapkan diri seperti rencana mekanisme pendistribusian vaksin. Terlebih sejumlah kabupaten dan kota telah memiliki mobil vaksin sebanyak 13 unit. Jika nanti ada kabupaten yang tidak bisa mengambil, pihaknya akan mengantarnya sendiri. "Kalau tidak bisa ambil sendiri, kita antar. Itu teknis saja" ujarnya.