Tekan COVID-19, Mahasiswa Minta Khofifah Tingkatkan Koordinasi
Kamis, 14 Mei 2020 - 18:11 WIB
loading...
Kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus Jatim meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meningkatkan koordinasi antar kepala daerah agar mampu menekan wabah COVID-19. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa diminta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar kepala daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sehingga, kebijakan tersebut bisa efektif dalam menekan penyebaran COVID-19.
Permintaan itu disuarakan sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus Jatim.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim, Nabrisi Rohid, menilai selama masa PSBB, tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Pemkot di wilayah Surabaya Raya.
Bahkan, kata dia, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. "Ini kan berbahaya dalam mengurus COVID-19," kata dia, Kamis (14/5/2020).
Harusnya, kata dia, Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani COVID-19. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, semua elemen pemerintah harus saling gotong-royong. (Baca juga: Pandemi COVID-19 Tekan Ekonomi Jatim )
“Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak usah saling menyalahkan. Lebih baik fokus mengurus COVID-19," kata Naha sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim, Rijal Faizin Rahman menuding Pemprov Jatim lamban dalam penanganan COVID-19. Sehingga semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
"Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim. Bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantaunannya," kata Rijal.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jatim, Ridwan Tapatfeto, menilai, Pemprov Jatim kurang serius dalam penanganan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal. "Itu menandakan bahwa gubernur kurang sigap," kata dia.
Sedangkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim, Yogi Pratama, memberi rapor merah pada Pemprov Jatim dalam penanganan COVID-19. Sebab, saat ini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif virus SARS CoV-2 secara nasional.
"Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari gubernur dalam perang melawan COVID-19 di kabupaten dan kota," pungkas dia.
Sehingga, kebijakan tersebut bisa efektif dalam menekan penyebaran COVID-19.
Permintaan itu disuarakan sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus Jatim.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim, Nabrisi Rohid, menilai selama masa PSBB, tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Pemkot di wilayah Surabaya Raya.
Bahkan, kata dia, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. "Ini kan berbahaya dalam mengurus COVID-19," kata dia, Kamis (14/5/2020).
Harusnya, kata dia, Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani COVID-19. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, semua elemen pemerintah harus saling gotong-royong. (Baca juga: Pandemi COVID-19 Tekan Ekonomi Jatim )
“Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak usah saling menyalahkan. Lebih baik fokus mengurus COVID-19," kata Naha sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim, Rijal Faizin Rahman menuding Pemprov Jatim lamban dalam penanganan COVID-19. Sehingga semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
"Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim. Bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantaunannya," kata Rijal.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jatim, Ridwan Tapatfeto, menilai, Pemprov Jatim kurang serius dalam penanganan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal. "Itu menandakan bahwa gubernur kurang sigap," kata dia.
Sedangkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim, Yogi Pratama, memberi rapor merah pada Pemprov Jatim dalam penanganan COVID-19. Sebab, saat ini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif virus SARS CoV-2 secara nasional.
"Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari gubernur dalam perang melawan COVID-19 di kabupaten dan kota," pungkas dia.
(nth)
Lihat Juga :
