Menteri Desa Halim Iskandar Dorong Produktivitas BUMDesma
Selasa, 29 Desember 2020 - 07:53 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat penyerahan secara simbolis 147 unit sepeda motor untuk BUMDesma di Gedung Negara Grahadi. Foto/MNC Portal Indonesia/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul Halim Iskandar mendorong produktivitas Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDesma ) agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, politikus asal PKB itu memberikan bantuan peralatan penunjang kinerja kepada 147 BUMDesma di Jatim. Acara penyerahan secara simbolis digelar di Gedung Negara Grahadi dan dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Total bantuan yang diberikan 147 unit sepeda motor. Lalu satu set komputer lengkap dengan printer untuk 147 BUMDesa di Jatim. (Baca juga: Mendes PDTT Apresiasi Konsep Kampus Desa UNY )
Bantuan sepeda motor tersebut untuk operasional. Sedangkan komputer khusus pelayanan manajemen di masing-masing BUMDesa. “Kami berharap peralatan penunjang ini mampu mewujudkan produktivitas BUMDesma. Penyerahan bantuan ini yang pertama kali di Indonesia dan dimulai dari Jatim. Ada 147 BUMDesa dari 500 BUMDesa di Jatim," kata Halim, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Bumdes dan Bumdesma Siap Dorong Akselerasi Ekonomi Nasional )
Dia menjelaskan, 147 BUMDesma tersebut adalah Lembaga Keuangan Desa (LKD) percontohan yang dicanangkan di Jatim pada Oktober 2020. BUMDesma merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, bantuan tersebut dapat memacu produktivitas kinerja BUMDesma agar lebih berkualitas. Hingga akhir program di Jatim pada 31 Desember 2014 lalu, terdapat 522 UPK dengan mengelola dana bergulir lebih dari Rp1,6 triliun dan sampai saat ini masih tetap dikelola dengan baik.
Sebanyak 522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberi manfaat pada 72.582 kelompok masyarakat. Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK di antaranya bertransformasi menjadi BUMDesma. BUMDesma tersebut mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp475,5 miliar dan berkembang menjadi Rp593,6 miliar pada 2019. “Dengan bertransformasi menjadi BUMDesma akan menjamin berkembangnya dana bergulir," ujar Khofifah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, politikus asal PKB itu memberikan bantuan peralatan penunjang kinerja kepada 147 BUMDesma di Jatim. Acara penyerahan secara simbolis digelar di Gedung Negara Grahadi dan dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Total bantuan yang diberikan 147 unit sepeda motor. Lalu satu set komputer lengkap dengan printer untuk 147 BUMDesa di Jatim. (Baca juga: Mendes PDTT Apresiasi Konsep Kampus Desa UNY )
Bantuan sepeda motor tersebut untuk operasional. Sedangkan komputer khusus pelayanan manajemen di masing-masing BUMDesa. “Kami berharap peralatan penunjang ini mampu mewujudkan produktivitas BUMDesma. Penyerahan bantuan ini yang pertama kali di Indonesia dan dimulai dari Jatim. Ada 147 BUMDesa dari 500 BUMDesa di Jatim," kata Halim, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Bumdes dan Bumdesma Siap Dorong Akselerasi Ekonomi Nasional )
Dia menjelaskan, 147 BUMDesma tersebut adalah Lembaga Keuangan Desa (LKD) percontohan yang dicanangkan di Jatim pada Oktober 2020. BUMDesma merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, bantuan tersebut dapat memacu produktivitas kinerja BUMDesma agar lebih berkualitas. Hingga akhir program di Jatim pada 31 Desember 2014 lalu, terdapat 522 UPK dengan mengelola dana bergulir lebih dari Rp1,6 triliun dan sampai saat ini masih tetap dikelola dengan baik.
Sebanyak 522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberi manfaat pada 72.582 kelompok masyarakat. Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK di antaranya bertransformasi menjadi BUMDesma. BUMDesma tersebut mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp475,5 miliar dan berkembang menjadi Rp593,6 miliar pada 2019. “Dengan bertransformasi menjadi BUMDesma akan menjamin berkembangnya dana bergulir," ujar Khofifah.
(nth)
Lihat Juga :
