Kas Daerah Kosong, Puluhan Abpenas Pertanyakan Gaji Tertunggak 3 Bulan
Selasa, 22 Desember 2020 - 16:25 WIB
loading...
Kas Daerah Kosong, Puluhan Abpenas Pertanyakan Gaji Mereka Selama 3 Bulan. Foto/Ist
A
A
A
MURATARA - Puluhan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpenas), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sambangi kantor DPRD Kabupaten Muratara.
Mereka meminta DPRD Muratara memfasilitasi permasalahan persoalan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak kunjung dicairkan Pemkab Muratara.
Aksi damai itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Muratara Efriyansyah di ruang komisi I, DPRD Muratara.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Muratara Efriyansyah mengatakan, DPRD Muratara sudah menerima surat pegaduan dari Abpenas yang menyampaikan aspirasi dan masalah tunjangan BPD dan perangkat desa yang belum dibayar Pemkab Muratara.
“Intinya mau menanyakan hak yang belum dibayarkan Pemda Muratara, kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak terkait yakni BKD Pemda Muratara. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut," kata Efriyansyah.
Namun dia menegaskan, DPRD tidak bisa memutuskan atau menjawab semua persoalan yang diajukan dari BPD karena yang berkaitan secara langsung permasalahan ini BKD.
“Akan tetapi aspirasi ini akan DPRD catat dan dibahas secara langsung dengan pemerintah daerah. Kami hanya memfasilitasi saja," tegasnya.
Sementara itu, Ketua komisi II Hadi Subeno mengungkapkan, DPRD akan memanggil BKD untuk mendengar secara langsung kronologis yang terjadi dari seluruh pihak.
“Kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, dan kami baru dapat informasi baru 84 persen dana yang ditrasfer dari pusat. Kita akan tanya secara detail BKD, supaya jangan sampai terjadi salah informasi," jelasnya.
Ditambahkan Hadi, perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintah sehingga harus menjadi prioritas dalam pembayaran haknya.
(Baca juga: Duel Maut, 2 Pria Saling Tikam hingga Tersungkur di Rel Kereta Api)
“Banyak yang ikut terlibat di tingkat bawah yang menunggu hak mereka dibayarkan seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya," ucap Hadi.
Supriyadi Arianto Sekjen Abpenas Muratara, mengaku sudah tiga bulan tidak mendapatkan pencairan termasuk ornamen lainnya di tingkat bawah seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya.
(Baca juga: Pulang Outbound dari Bogor, Sekda Pemda Lahat Wafat Terpapar COVID-19)
Sementara itu, Linda Sekertaris DPMPD P3A mengungkapkan, mereka sudah mendapat informasi terbaru dari kepala dinas dan BKD jika pembayaran itu akan dilakukan awal tahun.
“Konfirmasi yang kami terima terbaru, pemda akan membayarkan kekurangan itu diawal tahun," pungkasnya.
Mereka meminta DPRD Muratara memfasilitasi permasalahan persoalan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak kunjung dicairkan Pemkab Muratara.
Aksi damai itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Muratara Efriyansyah di ruang komisi I, DPRD Muratara.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Muratara Efriyansyah mengatakan, DPRD Muratara sudah menerima surat pegaduan dari Abpenas yang menyampaikan aspirasi dan masalah tunjangan BPD dan perangkat desa yang belum dibayar Pemkab Muratara.
“Intinya mau menanyakan hak yang belum dibayarkan Pemda Muratara, kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak terkait yakni BKD Pemda Muratara. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut," kata Efriyansyah.
Namun dia menegaskan, DPRD tidak bisa memutuskan atau menjawab semua persoalan yang diajukan dari BPD karena yang berkaitan secara langsung permasalahan ini BKD.
“Akan tetapi aspirasi ini akan DPRD catat dan dibahas secara langsung dengan pemerintah daerah. Kami hanya memfasilitasi saja," tegasnya.
Sementara itu, Ketua komisi II Hadi Subeno mengungkapkan, DPRD akan memanggil BKD untuk mendengar secara langsung kronologis yang terjadi dari seluruh pihak.
“Kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, dan kami baru dapat informasi baru 84 persen dana yang ditrasfer dari pusat. Kita akan tanya secara detail BKD, supaya jangan sampai terjadi salah informasi," jelasnya.
Ditambahkan Hadi, perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintah sehingga harus menjadi prioritas dalam pembayaran haknya.
(Baca juga: Duel Maut, 2 Pria Saling Tikam hingga Tersungkur di Rel Kereta Api)
“Banyak yang ikut terlibat di tingkat bawah yang menunggu hak mereka dibayarkan seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya," ucap Hadi.
Supriyadi Arianto Sekjen Abpenas Muratara, mengaku sudah tiga bulan tidak mendapatkan pencairan termasuk ornamen lainnya di tingkat bawah seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya.
(Baca juga: Pulang Outbound dari Bogor, Sekda Pemda Lahat Wafat Terpapar COVID-19)
Sementara itu, Linda Sekertaris DPMPD P3A mengungkapkan, mereka sudah mendapat informasi terbaru dari kepala dinas dan BKD jika pembayaran itu akan dilakukan awal tahun.
“Konfirmasi yang kami terima terbaru, pemda akan membayarkan kekurangan itu diawal tahun," pungkasnya.
(boy)
Lihat Juga :
