KPK Dorong Pemkab Batang Melakukan Penyertifikatan PSU sebagai Aset pemkab
Jum'at, 18 Desember 2020 - 20:42 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, KPK mendorong Pemkab Batang untuk bisa meminta dan melakukan pensertifikatan sebagai PSU sebagai aset pemkab,” ujarnya.
“Kenapa seperti itu, kelak jika ada sesuatu hal yang harus dilakukan perbaikan pemerintah harus hadir dengan menggunakan uang APBD,” ungkap Kepala Korwil 7 KPK bidang pencegahan.
Tidak hanya itu, PSU yang sudah bersertifikat yang merupakan aset Pemkab tidak hilang atau dimanfaatkan oleh pihak lain digunakan yang tidak semestinya. “Kalau pengelolaan aset tidak ditertibkan, bisa hilang, dijual, dipindahtangankan dengan metode alih fungsi, bahkan bisa di klim oleh pihak lain,” katanya.
Ia pun tidak memungkiri hal tersebut sering terjadi di berbagai daerah, karena sertifikat tidak dimiliki oleh Pemkab. “KPK terus mengawal supaya aset – aset bersertifikat, terdata dengan baik sehingga tidak hilang,” tandasnya.
Bupati Batang Wihaji menyatakan sangat hati – hati dalam menerima aset Prasarana Saran Utilitas Umum (PSU) dari Pengembang.
“Kenapa seperti itu, kelak jika ada sesuatu hal yang harus dilakukan perbaikan pemerintah harus hadir dengan menggunakan uang APBD,” ungkap Kepala Korwil 7 KPK bidang pencegahan.
Tidak hanya itu, PSU yang sudah bersertifikat yang merupakan aset Pemkab tidak hilang atau dimanfaatkan oleh pihak lain digunakan yang tidak semestinya. “Kalau pengelolaan aset tidak ditertibkan, bisa hilang, dijual, dipindahtangankan dengan metode alih fungsi, bahkan bisa di klim oleh pihak lain,” katanya.
Ia pun tidak memungkiri hal tersebut sering terjadi di berbagai daerah, karena sertifikat tidak dimiliki oleh Pemkab. “KPK terus mengawal supaya aset – aset bersertifikat, terdata dengan baik sehingga tidak hilang,” tandasnya.
Bupati Batang Wihaji menyatakan sangat hati – hati dalam menerima aset Prasarana Saran Utilitas Umum (PSU) dari Pengembang.
Lihat Juga :
