Regulasi Disebut Jadi Penghambat Pemberantasan Politik Uang

MAKASSAR - Sejumlah kasus politik uang pada pilkada 2020 di Sulsel yang kandas. Penyebabnya, terduga pelaku politik uang kabur saat hendak dimintai keterangannya.

Padahal, batas waktu penelusuran kasus politik uang untuk dugaan pelanggaran pilkada hanya sampai 14 hari. Bila lewat dari itu, maka kasusnya dihentikan atau tak dapat dilanjutkan.



Tak sedikit dari komisioner Bawaslu menyayangkan aturan ini. Pelaku politik uang diduga memanfaatkan regulasi tersebut untuk kabur selama 14 hari ke atas, agar kasusnya dihentikan.

Sebut saja di Kabupaten Bulukumba, terdapat 17 kasus politik uang selama masa kampanye hingga masa tenang, namun kebanyakan kasusnya dihentikan karena pelakunya kabur.

"Iya, terduganya kabur. Jadi ini menjadi faktor regulasi yang menjadi tantangan, bukan hanya di Bulukumba namun seluruh Indonesia," kata Komisioner Bawaslu Bulukumba , Bakri Abubakar.



Bakri mengatakan, batas waktu 14 hari ini menjadi celah terduga pelaku politik uang untuk menghindar dari kasus ini, sehingga memang perkara politik uang sulit diberantas dalam tahapan pilkada .

"Kami di Bawaslu hanya memberikan undangan. Mau datang atau tidak datang, kita tidak bisa langsung menetapkan menjadi tersangka. Beda dengan pidana pemilu, tanpa kehadiran terlapor atau yang diduga pelaku itu, bisa dilanjutkan tahapan selanjutnya (penyidikan), sedangkan kalau pilkada tidak," ujarnya.

Bawaslu di Selayar juga telah menghentikan kasus politik uang yang terjadi selama masa kampanye. Tercatat, ada dua kasus yang terjadi di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Sayangnya, dua kasus tersebut resmi dihentikan, dikarenakan terduga pelaku malah kabur atau tidak ada di rumahnya saat Gakkumdu mendatangi daerah tersebut.



"Sudah dihentikan. Karena selama batas waktu itu terlapor tidak kami temukan. Kan syarat formil laporan, harus ada keterangan terlapor juga," ujar Ketua Bawaslu Selayar, Suharno.

Menurut Suharno, regulasi penanganan politik uang di pilkada mesti diperbaiki, karena regulasi yang ada saat ini, malah melemahkan pemberantasan kasus politik uang . "Dalam regulasi penindakan pelanggaran khususnya pidana, harus dilakukan perbaikan, seperti penindakan politik uang ," pungkasnya.