Kecam Radikalisme, Aliansi Warga Tasikmalaya Tolak Habib Rizieq di Kota Santri

BANDUNG - Sejumlah warga Tasikmalaya yang tergabung dalam Aliansi Warga Tasikmalaya berunjuk rasa mengecam radikalisme dan intoleransi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di samping Terminal Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jumat (11/12/2020), mereka menegaskan bahwa radikalisme dan intoleransi menjadi penyebab perpecahan bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, pihak menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) maupun kelompok-kelompok yang kental dengan radikalisme dan intoleran yang membuat gaduh dan berpotensi memecah belah bangsa.

(Baca juga: Jadi Tersangka di Polda Metro Jaya, Habib Rizieq Bakal Diseret Polda Jabar untuk Kasus Megamendung-RS Ummi )

"Kami menolak ormas maupun kelompok yang mengganggu kedaulatan negara serta jalannya pemerintahan," tegas Koordinator Aksi, Asep dalam keterangan resminya.

Asep melanjutkan, kegaduhan yang terjadi pascakehadiran Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Tanah Air juga berpotensi memecah belah bangsa.

"Kami tidak rela bangsa dan negara ini diacak-acak. Kami tidak rela keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini dipecah belah," tegasnya lagi.

Oleh karenanya, Asep menyatakan, pihaknya menolak kehadiran Rizieq Shihab di Tasikmalaya yang terkenal dengan julukan Kota Santri itu.

(Baca juga: Cirebon Gempa 4,2 SR, Tak Ada Kerusakan )

Pihaknya tidak menghendaki kondusivitas Tasikmalaya yang selama ini terpelihara baik rusak gara-gara kehadiran Habib Rizieq.

"Kami menolak kehadiran Rizieq Shihab, kami tak ingin warga Tasikmayala terpecah belah," katanya.

Dalam aksinya, massa Aliansi Warga Tasikmalaya membentangkan berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan "Aliansi Warga Tasikmalaya Menolak Intoleran dan Radikalime" dan "Rakyat Jawa Barat Menolak Kehadiran Rizieq Shihab".

Selain itu, mereka juga menyatakan sikap:

1. Menolak segala bentuk kegiatan yang merongrong dan menghalangi pemerintah yang sah dalam merealisasikan program-programnya

2. Siap mengawal pemerintahan yang sah yang diberi mandat oleh rakyat dan menjaga NKRI

3. Siap menjadi benteng pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mengadang kelompok-kelompok radikalisme dan intoleran yang menimbulkan ketidakstabilan ketahanan nasional

4. Menuntut pemerintah, TNI, dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok radikalisme, intoleran, dan menangkap para pembuat makar dan kegaduhan bangsa pemecah belah bangsa serta para perongrong Pancasila dan NKRI.