Aturan Soal Retribusi Sampah Bakal Direvisi Tahun Depan

MAKASSAR - Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 11/2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bakal direvisi. DPRD Kota Makassar sudah mengusulkan rencana pembahasan perubahan regulasi itu tahun depan.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo mengaku, perda yang mengatur layanan persampahan saat ini dinilai masih lemah. Ada sejumlah kegiatan yang menurutnya perlu ditetapkan dalam perda tersebut.

Misalnya kata dia, untuk penarikan retribusi sampah di tiap kecamatan. Selama ini pungutan itu dilakukan merujuk pada peraturan wali kota (perwali) saja. Padahal menurutnya, penarikan retribusi perlu diatur dalam perda.

Leo membeberkan, hal ini menjadi rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Perlu ada penyesuaian layanan persampahan yang diatur dalam perwali dan perda.

"Saya dari Komisi dan dari Banggar telah merekomendasikan untuk revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011, karena yang digunakan kecamatan itu perwali, dan menurut rekomendasi BPKP, itu kan tidak kuat lewat perwali, makanya perlu direvisi," ucapnya.



Dia mengatakan sejumlah regulasi tambahan yang akan dimasukkan diantaranya nominal iuran retribusi sampah . Menurut Leo, ketetapan nominal retribusi harus disamakan di tiap kecamatan. Pasalnya selama ini yang diatur lewat perwali justru berbeda.

Selain itu penarikan retribusi sampah di tiap kecamatan juga nantinya tak lagi dibebankan kepada para camat. Pungutan akan kembali menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga kecamatan hanya fokus pada pengangkutan sampah saja.

"Jadi kecamatan hanya bertugas mengangkut sampah yang ada di wilayahnya, dengan wilayah-wilayah yang masuk lorong, jalan raya. Sementara pungutannya dilakukan dinas lingkungan hidup sehingga efektifitas pungutan lebih terukur," beber Leo.

Hanya saja, selama penggodokan revisi perda itu, tiap kecamatan diminta untuk tetap melakukan pungutan retribusi sampah mengacu pada perwali yang ada. Namun pendapatan asli daerah melalui retribusi sampah tetap dimaksimalkan.



Revisi Perda Kota Makassar Nomor 11/2011 diketahui merupakan inisiasi DPRD Makassar . Pembahasan perubahan regulasi itu melengkapi total 26 ranperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021.

Leo berharap, revisi perda itu bisa secepatnya rampung. Targetnya, paling lambat Mei 2021. "Awal tahun anggaran itu kan masih proses administrasi, jadi diharapkan sebelum perubahannya itu, sekitar mungkin bulan empat dan bulan lima itu sudah bisa jadi," beber dia.

Anggota Fraksi PKS, Yeni Rahman juga sempat menyoroti hal ini. Makanya penguatan regulasi iuran sampah menjadi rekomendasi fraksinya dalam revisi perda itu kedepan. Dirinya cukup banyak mendapat laporan dimana ada persoalan retribusi tiap warga berbeda-beda. Alasannya karena regulasi ditetapkan oleh masing-masing kecamatan.

"Tarif sampah yang dibebankan berbeda, itu nanti ada beberapa dampak yang dihasilkan yaitu pembebanan tarif tidak sebanding dengan pelayanan, dasar pungutan lemah setau kami harus ada regulasi setiap pungutan setingkat peraturan daerah," ujar Yeni.