Sambangi Desa Rawan Banjir, Calon Bupati Sidoarjo Ini Dorong Normalisasi Sungai
loading...
Bambang Haryo Soekartono saat menyapa warga di Kecamatan Taman yang desanya kebanjiran.Foto/ist
A
A
A
SIDOARJO - Calon Bupati Kabupaten Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau lokasi rawan banjir di Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini kerap kebanjiran. Diduga faktor utamanya adalah lajur pengairan tidak maksimal akibat pendangkalan sungai.
"Sungai ini adalah wewenang dari Kepala Balai, yang dimana ini tugas dan tanggung jawabnya ada di PU (Pekerjaan Umum), tapi kalau saya jadi Bupati Sidoarjo saya akan mendesak Kepala Balai untuk menyelesaikan ini jadi ini harus dikeruk lebih dalam sehingga meter kibik yang bisa ditampung sungai ini menjadi besar," ujar BHS, Rabu (2/12/2020).
(Baca juga: Tim Mahasiswa Unej Wakili Indonesia dalam Kontes Robot Internasional )
Pantauan di lokasi, beberapa ruas sungai memang terlihat dangkal dan tidak sampai memiliki kedalaman 2 meter. Beberapa kali juga nampak sampah rumah tangga yang memenuhi bibir sungai.
BHS berharap, jika nantinya pemerintah memutuskan menormalisasi kali alias pengerukan harus dibarengi dengan kesadaran warga untuk tidak melakukan pembuangan sampah di sungai. "Saya juga menghimbau kepada warga, kalo dihulu sana itu membuang sampah di sungai," lanjutnya.
Pasalnya, dalam 10 tahun yang lalu, pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo telah menggedok Peraturan Daerah (Perda) tentang sanksi pidana 3 bulan penjara dan administratif sebesar 10 juta tentang membuang sampah di sungai.
(Baca juga: Perkuliahan Tahun Depan Terapkan Campuran Tatap Muka dan Daring)
"Saya juga kaget oh ternyata ada sanksinya dan itu sudah dibuat 10 tahun yang lalu. Dan itu masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak ada lagi yang membuang sampah di sungai," tandasnya
"Sungai ini adalah wewenang dari Kepala Balai, yang dimana ini tugas dan tanggung jawabnya ada di PU (Pekerjaan Umum), tapi kalau saya jadi Bupati Sidoarjo saya akan mendesak Kepala Balai untuk menyelesaikan ini jadi ini harus dikeruk lebih dalam sehingga meter kibik yang bisa ditampung sungai ini menjadi besar," ujar BHS, Rabu (2/12/2020).
(Baca juga: Tim Mahasiswa Unej Wakili Indonesia dalam Kontes Robot Internasional )
Pantauan di lokasi, beberapa ruas sungai memang terlihat dangkal dan tidak sampai memiliki kedalaman 2 meter. Beberapa kali juga nampak sampah rumah tangga yang memenuhi bibir sungai.
BHS berharap, jika nantinya pemerintah memutuskan menormalisasi kali alias pengerukan harus dibarengi dengan kesadaran warga untuk tidak melakukan pembuangan sampah di sungai. "Saya juga menghimbau kepada warga, kalo dihulu sana itu membuang sampah di sungai," lanjutnya.
Pasalnya, dalam 10 tahun yang lalu, pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo telah menggedok Peraturan Daerah (Perda) tentang sanksi pidana 3 bulan penjara dan administratif sebesar 10 juta tentang membuang sampah di sungai.
(Baca juga: Perkuliahan Tahun Depan Terapkan Campuran Tatap Muka dan Daring)
"Saya juga kaget oh ternyata ada sanksinya dan itu sudah dibuat 10 tahun yang lalu. Dan itu masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak ada lagi yang membuang sampah di sungai," tandasnya
(msd)
Lihat Juga :
