Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan, Wagub Jabar: Pilkada Aman, Damai dan Sehat

loading...
Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan, Wagub Jabar: Pilkada Aman, Damai dan Sehat
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan tantangan terberat pada Pilkada serentak kali ini adalah pelaksanaannya dalam suasana pandemi COVID-19. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan tantangan terberat pada Pilkada Serentak kali ini adalah pelaksanaannya dalam suasana pandemi COVID-19.

"Kalau dulu Pilkada slogannya selalu Pilkada aman dan damai. Tetapi sekarang karena ada suasana seperti (COVID-19) ini, maka disamping aman dan damai juga ditambah Pilkada yang sehat," kata Uu Ruzhanul Ulum dalam webinar dengan tema Optimalisasi Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 di Jabar, Selasa (24/11/2020). (Baca juga: Pilkada Serentak, Pelanggar Prokes Pertaruhkan Suara Pemilih)

Selain Wagub Jabar, webinar yang digelar Progressive Democracy Watch (Prodewa) itu menghadirkan pembicara Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan, Komisioner KPU Jabar Reza Alwan, relawan COVID-19 dr Tirta Mandira, serta Direktur Eksekutif Prodewa Fauzan Irvan. (Baca juga: Biadab, Siswi SMP di Tasikmalaya Dicabuli Bergiliran 10 Pria Selama Setahun)

Lebih lanjut Wagub juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. "Saya meminta kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah kabupaten/kota penyelenggara, kemudian kepada paslon dan timsesnya untuk selalu memerhatikan protokol Kesehatan dalam setiap kampanye," katanya.

Wagub juga meminta kepada Bawaslu jangan hanya memberikan pengawasan kepada hal yang sudah baku, seperti money politics, kampanye hitam dan lainnya, tetapi ditambah pengawasan terhadap protokol kesehatan. "Artinya tolong ada tindakan dan teguran tegas kepada peserta yang melanggar protokol kesehatan," tegasnya.



Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menjawab pernyataan Wagub terkait penindakan tegas pelanggaran protokol kesehatan. "Jajaran Bawaslu di 8 kabupaten/kota telah bekerja. Jadi tidak benar juga jika Bawaslu tidak melakukan (pengawasan). Kami menemukan ada 279 pelanggaran protokol Kesehatan di 8 kabupaten/kota," katanya.

Dari jumlah tersebut, 178 di antaranya telah diberikan penanganan. "Ini menunjukkan bahwa kami juga melaksanakan pengawasan yang melekat kepada 8 kabupaten/kota tadi," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Jabar, Reza Alwan menjelaskan tentang kebijakan di TPS pada saat pandemik. "Memang ada beberapa perbedaan proses pemungutan suara di TPS antara biasanya dan di masa pandemik, harapannya kita semua bisa memahami dan mematuhi kebijakan-kebijakan baru ini guna memastikan kesehatan kita bersama," ujarnya.



Reza juga menjelaskan tentang kesiapan petugas KPPS, agar kejadian gugurnya anggota KPPS di tahun 2019 tidak terulang kembali. "Kami mensyaratkan adanya tes kesehatan serta batasan usia bagi para anggota KPPS untuk menghindari usia usia yang rentan (terhadap COVID-19). Selain itu kami juga memberikan asuransi jaminan Kesehatan kepada seluruh angora KPPS," katanya.

Relawan COVID-19, dr Tirta meminta KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Pemprov dan Satgas COVID-19 di daerah untuk lebih serius melakukan penegakakan protokol kesehatan. "Jangan di anggap enteng, karena ini nyangkut nyawa manusia," katanya.
(shf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top