Anggota DPRD Ini Kritisi Penanganan Pandemi Covid-19 di Jatim
Minggu, 10 Mei 2020 - 10:00 WIB
loading...
Anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono.Foto/ist
A
A
A
SURABAYA - Penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 mendapat kritikan dari DPRD Jawa Timur (Jatim), Deni Wicaksono. Anggota komisi E ini menilai Pemprov Jatim tidak cepat menangani, baik aspek kesehatan hingga jaring pengaman sosial tidak menunjukkan terobosan yang progresif.
”Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkesan hanya di permukaan dan tidak tepat sasaran,” ujar Deni di Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Menurutnya, dari aspek penanganan kesehatan kurang mengantisipasi ledakan pasien Covid-19. Sehingga daya tampung rumah sakit rujukan sudah sangat kurang. Bahkan, sudah kelebihan kapasitas alias tidak mampu menampung jumlah pasien.
Di beberapa daerah, sejumlah pasien Covid-19 tidak dirawat di RSUD rujukan di daerah tersebut. Tapi harus dibawa ke luar kota/kabupaten karena RSUD-nya sudah penuh.
”Baru beberapa waktu terakhir ini Pemprov Jatim mempersiapkan rumah sakit darurat. Semestinya jika sejak awal menggandeng pakar epidemiologi, kita bisa membaca pola penyebaran penyakit. Sehingga semestinya sejak April sudah menyiapkan RS darurat dan langkah-langkah antisipasi lainnya,” jelas Deni.
Politisi muda itu juga menyoroti penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sangat kurang. Jangankan di puskesmas dan RS non-rujukan, di RS rujukan saja juga masih sangat kurang.
Penanganan terhadap klaster-klaster penyebaran juga relatif lambat. Sehingga virus sudah terlanjur menyebar. ”Khususnya klaster Temboro, Magetan. Ini sangat disayangkan,” ujar Deni yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim IX, termasuk di dalamnya Kabupaten Magetan.
Adapun terkait jaring pengaman sosial, Deni meminta Pemprov Jatim untuk memperluas penerima bantuan. ”Pada tahap berikutnya, masih dimungkinkan ada penambahan dari skema yang ditawarkan Pemprov Jatim saat ini, karena kami melihatnya masih kurang. Dampak Covid-19 ini sangat luas. Sehingga Pemprov Jatim bisa menambah lagi anggarannya,” papar Deni.
Deni menambahkan, skema jaring pengaman sosial Pemprov Jatim hanya menjangkau 1,08 juta penerima manfaat, yaitu sekitar 333.000 untuk program top-up BPNT (bantuan pangan non tunai) warga di kelurahan dan 750.000 keluarga untuk program bantuan pangan.
Dari 750.655 penerima bantuan pangan, itu pun 95.000 di antaranya dikhususkan untuk warga Jatim yang tinggal di perantauan atau warga non-Jatim yang tinggal di Jatim.
”Sedangkan sekarang banyak perantauan warga Jatim yang pulang kampung ke Jatim, ini perlu diperhatikan. Pemprov Jatim perlu melakukan pendataan secara lebih cermat dan membikin skema yang lebih luas untuk membantu mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menambah 10 rumah sakit yang mengajukan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ini tersebar di banyak daerah di Jatim. Sehingga, total di Jatim ada 85 rumah sakit rujukan. Dari 85 rumah sakit rujukan ini, ada 2.499 total ruang isolasi dan ruang observasi.
Sebanyak 2.499 ruang isolasi rumah sakit tersebut terinci atas 61 ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator. Kemudian juga sebanyak 256 ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator, lalu sebanyak 533 ruang isolasi tanpa tekanan negatif.
Lalu sebanyak 699 ruang pengembangan ruang isolasi tekanan negatif, serta 950 ruang observasi. Sehingga, total bed isolasi, maupun non isolasi di 85 rumah sakit rujukan sebanyak 13.957 bed. "Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit rujukan yang juga otomatis bertambah tentunya adalah jumlah tenaga medis yang siap melayani masyarakat yang bergejala Covid-19," katanya.
Pemprov Jatim juga menyiapkan Rumah Sakit (RS) Darurat guna mengantisipasi semakin banyaknya pasien Covid-19 Jatim. RS Darurat Covid-19 Jatim akan didirikan dengan memanfaatkan fasilitas pinjam pakai gedung Puslitbang Humaniora Kementerian Kesehatan yang berada di Surabaya. Pemprov Jatim sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di tahap pertama, akan mampu menampung pasien hingga 200 orang.
"Di rumah sakit darurat ini kita siapkan untuk menambah kapasitas rumah sakit layanan khusus Covid-19. Kalau pasien terkonfirmasi positif kan ada gejala klinisnya ringan sedang atau berat. Di rumah sakit darurat ini nantinya akan diutamakan bagi yang gejala klinisnya ringan sampai sedang," terang Khofifah.
Disisi lain, Pemprov Jatim juga telah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp3 miliar kepada 5.006 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jatim. Penyaluran bantuan sosial tersebut dilaksanakan sejak akhir April 2020.
"Dana Desa ini uangnya sudah ada di Desa. Sehingga diharapkan Pemerintah Desa bisa segera menyalurkan BLT DD kepada keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos," pungkas Khofifah
”Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkesan hanya di permukaan dan tidak tepat sasaran,” ujar Deni di Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Menurutnya, dari aspek penanganan kesehatan kurang mengantisipasi ledakan pasien Covid-19. Sehingga daya tampung rumah sakit rujukan sudah sangat kurang. Bahkan, sudah kelebihan kapasitas alias tidak mampu menampung jumlah pasien.
Di beberapa daerah, sejumlah pasien Covid-19 tidak dirawat di RSUD rujukan di daerah tersebut. Tapi harus dibawa ke luar kota/kabupaten karena RSUD-nya sudah penuh.
”Baru beberapa waktu terakhir ini Pemprov Jatim mempersiapkan rumah sakit darurat. Semestinya jika sejak awal menggandeng pakar epidemiologi, kita bisa membaca pola penyebaran penyakit. Sehingga semestinya sejak April sudah menyiapkan RS darurat dan langkah-langkah antisipasi lainnya,” jelas Deni.
Politisi muda itu juga menyoroti penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sangat kurang. Jangankan di puskesmas dan RS non-rujukan, di RS rujukan saja juga masih sangat kurang.
Penanganan terhadap klaster-klaster penyebaran juga relatif lambat. Sehingga virus sudah terlanjur menyebar. ”Khususnya klaster Temboro, Magetan. Ini sangat disayangkan,” ujar Deni yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim IX, termasuk di dalamnya Kabupaten Magetan.
Adapun terkait jaring pengaman sosial, Deni meminta Pemprov Jatim untuk memperluas penerima bantuan. ”Pada tahap berikutnya, masih dimungkinkan ada penambahan dari skema yang ditawarkan Pemprov Jatim saat ini, karena kami melihatnya masih kurang. Dampak Covid-19 ini sangat luas. Sehingga Pemprov Jatim bisa menambah lagi anggarannya,” papar Deni.
Deni menambahkan, skema jaring pengaman sosial Pemprov Jatim hanya menjangkau 1,08 juta penerima manfaat, yaitu sekitar 333.000 untuk program top-up BPNT (bantuan pangan non tunai) warga di kelurahan dan 750.000 keluarga untuk program bantuan pangan.
Dari 750.655 penerima bantuan pangan, itu pun 95.000 di antaranya dikhususkan untuk warga Jatim yang tinggal di perantauan atau warga non-Jatim yang tinggal di Jatim.
”Sedangkan sekarang banyak perantauan warga Jatim yang pulang kampung ke Jatim, ini perlu diperhatikan. Pemprov Jatim perlu melakukan pendataan secara lebih cermat dan membikin skema yang lebih luas untuk membantu mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menambah 10 rumah sakit yang mengajukan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ini tersebar di banyak daerah di Jatim. Sehingga, total di Jatim ada 85 rumah sakit rujukan. Dari 85 rumah sakit rujukan ini, ada 2.499 total ruang isolasi dan ruang observasi.
Sebanyak 2.499 ruang isolasi rumah sakit tersebut terinci atas 61 ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator. Kemudian juga sebanyak 256 ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator, lalu sebanyak 533 ruang isolasi tanpa tekanan negatif.
Lalu sebanyak 699 ruang pengembangan ruang isolasi tekanan negatif, serta 950 ruang observasi. Sehingga, total bed isolasi, maupun non isolasi di 85 rumah sakit rujukan sebanyak 13.957 bed. "Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit rujukan yang juga otomatis bertambah tentunya adalah jumlah tenaga medis yang siap melayani masyarakat yang bergejala Covid-19," katanya.
Pemprov Jatim juga menyiapkan Rumah Sakit (RS) Darurat guna mengantisipasi semakin banyaknya pasien Covid-19 Jatim. RS Darurat Covid-19 Jatim akan didirikan dengan memanfaatkan fasilitas pinjam pakai gedung Puslitbang Humaniora Kementerian Kesehatan yang berada di Surabaya. Pemprov Jatim sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di tahap pertama, akan mampu menampung pasien hingga 200 orang.
"Di rumah sakit darurat ini kita siapkan untuk menambah kapasitas rumah sakit layanan khusus Covid-19. Kalau pasien terkonfirmasi positif kan ada gejala klinisnya ringan sedang atau berat. Di rumah sakit darurat ini nantinya akan diutamakan bagi yang gejala klinisnya ringan sampai sedang," terang Khofifah.
Disisi lain, Pemprov Jatim juga telah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp3 miliar kepada 5.006 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jatim. Penyaluran bantuan sosial tersebut dilaksanakan sejak akhir April 2020.
"Dana Desa ini uangnya sudah ada di Desa. Sehingga diharapkan Pemerintah Desa bisa segera menyalurkan BLT DD kepada keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos," pungkas Khofifah
(msd)
Lihat Juga :
