KPU Butuh 924.771 Surat Suara untuk Pilwalkot Makassar
Sabtu, 14 November 2020 - 06:58 WIB
loading...
KPU Butuh 924.771 Surat Suara untuk pelaksanaan Pilwalkot Makassar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - KPU Makassar telah menghitung jumlah surat suara yang akan digunakan untuk Pilwalkot Makassar 2020. Jumlahnya sebanyak 924.771 lembar.
Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, aturan jumlah surat suara diatur di Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan. Tepatnya pada pasal 80 ayat (1), (2) dan (3).
Baca Juga: KPU Makassar Butuh 926.771 Surat Suara Untuk Pilwalkot
"Rumus surat suara sesuai aturannya ialah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebesar 901. 087. Kemudian ditambah 2,5 persen DPT untuk setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebesar 23.684," kata Farid.
Lanjut Farid, jumlah tersebut kemudian ditambahkan dengan 2.000 lembar surat suara untuk persiapan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini diatur pada ayat (3) pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan tersebut. Namun jumlah ini belum dicetak, bila tak ada sengketa.
Percetakan surat suara ini akan dilakukan di PT Temprina Media Grafika, Gresik, Jawa Timur. Hanya saja, proses percetakannya molor sehari.
"Awalnya kan Jumat (13/11), tapi diundur. Jadinya Sabtu. Persoalan teknis lah," ujar Farid.
Advokat non aktif ini menuturkan, jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan, tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Harus pas, sesuai dengan regulasi yang sudah diatur.
Baca Juga: Dua Komisioner KPU Makassar Terpapar COVID-19, Hasil Swab Positif
"Kalau misalkan ada cacat produksi, maka kita minta ganti. Karena surat suara itu harus jumlahnya pas dengan rumus undang-undang," beber Farid.
Selain itu, KPU Makassar juga telah menyeleksi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebanyak 16.758 orang. Dalam waktu dekat, mereka akan ditetapkan.
"Setelah ditetapkan, kita akan lakukan rapid test. Bila reaktif, maka kita ambil dua opsi. Menggantinya dengan anggota baru, atau melakukan rapid test ulang selang beberapa hari kemudian," beber Komisioner KPU Makassar lainnya, Endang Sari.
Dosen Unhas non aktif ini melanjutkan, ribuan KPPS ini selanjutnya akan mengikuti bimbingan. "Nanti kita akan bimtek, setelah divisi teknis pulang rakor dari Bekasi," tandas Endang.
Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, aturan jumlah surat suara diatur di Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan. Tepatnya pada pasal 80 ayat (1), (2) dan (3).
Baca Juga: KPU Makassar Butuh 926.771 Surat Suara Untuk Pilwalkot
"Rumus surat suara sesuai aturannya ialah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebesar 901. 087. Kemudian ditambah 2,5 persen DPT untuk setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebesar 23.684," kata Farid.
Lanjut Farid, jumlah tersebut kemudian ditambahkan dengan 2.000 lembar surat suara untuk persiapan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini diatur pada ayat (3) pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan tersebut. Namun jumlah ini belum dicetak, bila tak ada sengketa.
Percetakan surat suara ini akan dilakukan di PT Temprina Media Grafika, Gresik, Jawa Timur. Hanya saja, proses percetakannya molor sehari.
"Awalnya kan Jumat (13/11), tapi diundur. Jadinya Sabtu. Persoalan teknis lah," ujar Farid.
Advokat non aktif ini menuturkan, jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan, tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Harus pas, sesuai dengan regulasi yang sudah diatur.
Baca Juga: Dua Komisioner KPU Makassar Terpapar COVID-19, Hasil Swab Positif
"Kalau misalkan ada cacat produksi, maka kita minta ganti. Karena surat suara itu harus jumlahnya pas dengan rumus undang-undang," beber Farid.
Selain itu, KPU Makassar juga telah menyeleksi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebanyak 16.758 orang. Dalam waktu dekat, mereka akan ditetapkan.
"Setelah ditetapkan, kita akan lakukan rapid test. Bila reaktif, maka kita ambil dua opsi. Menggantinya dengan anggota baru, atau melakukan rapid test ulang selang beberapa hari kemudian," beber Komisioner KPU Makassar lainnya, Endang Sari.
Dosen Unhas non aktif ini melanjutkan, ribuan KPPS ini selanjutnya akan mengikuti bimbingan. "Nanti kita akan bimtek, setelah divisi teknis pulang rakor dari Bekasi," tandas Endang.
(agn)
Lihat Juga :
