Setop Polemik Bansos, DPRD DKI: Malu Sama Rakyat!
Minggu, 10 Mei 2020 - 14:02 WIB
loading...
NasDem DPRD DKI meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta berpolemik. Fraksi NasDem DPRD DKI meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat. (Baca juga: Ini Penjelasan Anies Soal Bantuan Sosial DKI Jakarta)
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama- sama membantu rakyat yang sedang kesusahan,” ujar Wibi dalam siaran tertulisnya, Minggu (10/5/2020).
Dia tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut baik pusat ataupun daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan. “Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” ucapnya. (Baca juga: Bela Anies, Taufik Sebut Menkeu Sri Mulyani Berpolitik Soal Bansos)
Wibi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat defisit anggaran di APBD DKI akibat Covid-19.
“Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov DKI fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak, tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” ujarnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat. (Baca juga: Ini Penjelasan Anies Soal Bantuan Sosial DKI Jakarta)
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama- sama membantu rakyat yang sedang kesusahan,” ujar Wibi dalam siaran tertulisnya, Minggu (10/5/2020).
Dia tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut baik pusat ataupun daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan. “Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” ucapnya. (Baca juga: Bela Anies, Taufik Sebut Menkeu Sri Mulyani Berpolitik Soal Bansos)
Wibi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat defisit anggaran di APBD DKI akibat Covid-19.
“Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov DKI fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak, tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
