Diminta Mundur Ganjar, Sekda Blora Akui Tak Miliki Data Perantau
Minggu, 10 Mei 2020 - 08:11 WIB
loading...
Sekda Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengakui hingga kini belum ada data tentang jumlah warga Blora yang berada di perantauan. FOTO/BLORAKAB.GO.ID
A
A
A
SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengaku telah melihat video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memintanya mundur dari jabatan sekda. Dalam video yang viral di media sosial, Ganjar memberi peringatan keras jika tidak paham jumlah perantau terdampak COVID-19, lebih baik mundur.
"Kami sudah melihatnya dan ini bentuk evaluasi kami dengan kepala dinas terkait untuk menindaklanjutinya," kata Komang, Sabtu (8/5/2020).
Dia mengakui hingga kini belum ada data tentang jumlah warga Blora yang berada di perantauan. Untuk itu, belum diketahui jumlah perantau yang membutuhkan bantuan akibat terdampak pandemi COVID-19. Termasuk besaran dana untuk warga Blora di tanah rantau hingga kini belum dianggarkan.(Baca juga: Viral, Ganjar Minta Sekda Blora Mundur )
"Untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), non-DTKS itu kan sudah jelas dari pusat berapa, dari provinsi seperti apa, kemudian dari kabupaten kota seperti apa. Nah untuk yang perantau ini seperti apa?," katanya.
"Emang pada saat penyusunan anggaran itu kita belum dapat informasi (jumlah perantau), belum dapat data. Sehingga kita belum berani menganggarkan seperti itu sebenarnya. Kan belum jelas berapa orangnya, berapa harus kita anggarkan," katanya.
Meski demikian, dia memastikan akan menyiapkan anggaran bagi perantau yang membutuhkan jika sudah terdapat data. Oleh karenanya, dia memerintahkan dinas-dinas terkait untuk bergerak cepat melakukan pendataan jumlah perantau.
"Tapi sebenarnya kalau itu sudah ada (data perantau), kita enggak masalah. Itu secara regulasi dibenarkan, kemudian itu bagaimana nanti pendataannya dan sebagainya kita enggak masalah, dan anggarannya ada. Artinya ada itu dari belanja tidak terduga nanti bisa digunakan untuk itu (perantau)," katanya.
"Memang belum lah (penggaran bagi perantau). Makanya Dinas Sosial, dinas yang lain kita kejar seperti apa sebenarnya aturannya. Kemudian itu kan sangat teknis untuk perantau, pemudik, dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, video singkat berdurai 1 menit 4 detik viral di media sosial. Video berisi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur. Ganjar menyesalkan Sekda Blora yang dinilai tak memahami tentang pendataan warganya yang masih berada di perantauan.
"Maka ya saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Nek Sekda ditakoni ora mudeng yo Sekdane mundur wae. Yo ngopo fungsine dadi Sekda, Sekda ra mudengan. Omongno sing omong gubernur, omong bupati entuk wakile entuk. (Kalau Sekda ditanya tidak paham, ya Sekda mundur saja. Lalu apa fungsinya jadi Sekda, Sekda enggak paham. Bilang yang bilang gubernur, bilang ke bupati boleh, wakilnya juga boleh)," kata Ganjar dalam video tersebut.
Ganjar menegaskan, pihaknya fokus memberikan bantuan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan, dia tak jarang berkeliling menyambangi tempat-tempat perantau untuk melihat kondisi warga, meskipun bukan tercatat sebagai penduduk Jawa Tengah.
"Sampeyan warga Blora ning perantauan susah, arep mbok bantu ora? (Anda warga Blora di perantauan susah, mau Anda bantu enggak?). Jangan bicara regulasi, mikirnya satu aja, dibantu atau tidak," katanya.
"Kami sudah melihatnya dan ini bentuk evaluasi kami dengan kepala dinas terkait untuk menindaklanjutinya," kata Komang, Sabtu (8/5/2020).
Dia mengakui hingga kini belum ada data tentang jumlah warga Blora yang berada di perantauan. Untuk itu, belum diketahui jumlah perantau yang membutuhkan bantuan akibat terdampak pandemi COVID-19. Termasuk besaran dana untuk warga Blora di tanah rantau hingga kini belum dianggarkan.(Baca juga: Viral, Ganjar Minta Sekda Blora Mundur )
"Untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), non-DTKS itu kan sudah jelas dari pusat berapa, dari provinsi seperti apa, kemudian dari kabupaten kota seperti apa. Nah untuk yang perantau ini seperti apa?," katanya.
"Emang pada saat penyusunan anggaran itu kita belum dapat informasi (jumlah perantau), belum dapat data. Sehingga kita belum berani menganggarkan seperti itu sebenarnya. Kan belum jelas berapa orangnya, berapa harus kita anggarkan," katanya.
Meski demikian, dia memastikan akan menyiapkan anggaran bagi perantau yang membutuhkan jika sudah terdapat data. Oleh karenanya, dia memerintahkan dinas-dinas terkait untuk bergerak cepat melakukan pendataan jumlah perantau.
"Tapi sebenarnya kalau itu sudah ada (data perantau), kita enggak masalah. Itu secara regulasi dibenarkan, kemudian itu bagaimana nanti pendataannya dan sebagainya kita enggak masalah, dan anggarannya ada. Artinya ada itu dari belanja tidak terduga nanti bisa digunakan untuk itu (perantau)," katanya.
"Memang belum lah (penggaran bagi perantau). Makanya Dinas Sosial, dinas yang lain kita kejar seperti apa sebenarnya aturannya. Kemudian itu kan sangat teknis untuk perantau, pemudik, dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, video singkat berdurai 1 menit 4 detik viral di media sosial. Video berisi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur. Ganjar menyesalkan Sekda Blora yang dinilai tak memahami tentang pendataan warganya yang masih berada di perantauan.
"Maka ya saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Nek Sekda ditakoni ora mudeng yo Sekdane mundur wae. Yo ngopo fungsine dadi Sekda, Sekda ra mudengan. Omongno sing omong gubernur, omong bupati entuk wakile entuk. (Kalau Sekda ditanya tidak paham, ya Sekda mundur saja. Lalu apa fungsinya jadi Sekda, Sekda enggak paham. Bilang yang bilang gubernur, bilang ke bupati boleh, wakilnya juga boleh)," kata Ganjar dalam video tersebut.
Ganjar menegaskan, pihaknya fokus memberikan bantuan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan, dia tak jarang berkeliling menyambangi tempat-tempat perantau untuk melihat kondisi warga, meskipun bukan tercatat sebagai penduduk Jawa Tengah.
"Sampeyan warga Blora ning perantauan susah, arep mbok bantu ora? (Anda warga Blora di perantauan susah, mau Anda bantu enggak?). Jangan bicara regulasi, mikirnya satu aja, dibantu atau tidak," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
