Pemerintah Harus Tegas Tangani 3 ABK Meninggal di Kapal China
Sabtu, 09 Mei 2020 - 19:37 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Haedar saatnya pemerintah Indonesia dan DPR merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif mengenai TKI dengan implementasi kewajiban konstitusional melindungi seluruh warga negara Indonesia. Ketimbang bersikeras memaksakan sejumlah RUU yang bermasalah di tengah pandemi yang membawa dampak sangat berat bagi rakyat kecil.
Para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
“Saatnya para pejabat negara berhenti bagi-bagikan bingkisan kepada sebagian warga yang tampak populis meski berguna seketika. Lebih baik bagi-bagikan dan jalankan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat dan sepenuhnya pro-rakyat,” terangnya.
Haedar menilai negara dan para pejabatnya di eksekutif legislatif, yudikatif, dan institusi pemerintahan lainnya perlu komitmen baru bagaimana tugas utamanya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai kewajiban konstitusional yang niscaya dan nyata.
“Nyawa warga negara itu mahal karena dia manusia. Di hadapan Allah, bahkan melindungi satu jiwa sama dengan melindungi seluruh manusia, sedangkan melenyapkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia (QS Al-Maidah: 32 ). Jadi, harga satu nyawa warga negara itu sungguh lebih dari segalanya,” tandasnya.
Para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
“Saatnya para pejabat negara berhenti bagi-bagikan bingkisan kepada sebagian warga yang tampak populis meski berguna seketika. Lebih baik bagi-bagikan dan jalankan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat dan sepenuhnya pro-rakyat,” terangnya.
Haedar menilai negara dan para pejabatnya di eksekutif legislatif, yudikatif, dan institusi pemerintahan lainnya perlu komitmen baru bagaimana tugas utamanya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai kewajiban konstitusional yang niscaya dan nyata.
“Nyawa warga negara itu mahal karena dia manusia. Di hadapan Allah, bahkan melindungi satu jiwa sama dengan melindungi seluruh manusia, sedangkan melenyapkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia (QS Al-Maidah: 32 ). Jadi, harga satu nyawa warga negara itu sungguh lebih dari segalanya,” tandasnya.
(nun)
Lihat Juga :
