Pro Kontra Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Belum Tuntas
Minggu, 08 November 2020 - 04:11 WIB
loading...
Pengamat militer yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto dalam Webinar Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, Sabtu (7/11/2020). SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Rencana pemerintah melibatkan TNI dalam penanganan aksi terorisme terus menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam aspek hukumnya yang dinilai bertolak belakang dengan aturan yang ada. Hal itu mengemuka dalam Webinar Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme yang digelar Pusat Studi Keamanan dan Internasional Uuniversitas Padjadjaran (Unpad) dan Marapi, Sabtu (7/11/2020).
Dalam sambutannya, Dekan Fisip Unpad, Widya Setiabudi mengakui, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah lama memancing pro dan kontra di masyarakat, mulai dari definisi terorisme itu sendiri hingga aspek hukumnya. "Nah, dalam perdebatan di berbagai forum, saya pribadi melihat, penanganan terorisme tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Semua komponen bangsa harus terlibat. Apa TNI diperlukan? jelas diperlukan," tegasnya.
Meski begitu, Widya menekankan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus dirumuskan secara proporsional dan konstitusional, agar TNI memiliki peran yang tepat dan kontekstual. "TNI terlibat oke, tapi konteksnya seperti apa?," katanya.
Pakar hukum Unpad , Idris mengamini bahwa TNI perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Bahkan, Idris yang fokus mendalami hukum internasional itu pun menyebut bahwa hukum internasional tidak akan mempersoalkan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Meski begitu, mengacu pada resolusi internasional, Idris menegaskan bahwa pelaku terorisme harus dihukum melalui proses peradilan. Siapapun terorisnya dan dimana pun dia berada, kata Idris, semua negara berhak menangkapnya untuk kemudian diadili karena merugikan. "Seperti (teroris) Hambali yang ditangkap Amerika Serikat saat bersembunyi di Bogor. Jadi, yang namanya teroris harus dihukum. Bahkan, ada prinsip hukum atau ekstradisi," ujar Idris mencontohkan.
Dalam sambutannya, Dekan Fisip Unpad, Widya Setiabudi mengakui, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah lama memancing pro dan kontra di masyarakat, mulai dari definisi terorisme itu sendiri hingga aspek hukumnya. "Nah, dalam perdebatan di berbagai forum, saya pribadi melihat, penanganan terorisme tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Semua komponen bangsa harus terlibat. Apa TNI diperlukan? jelas diperlukan," tegasnya.
Meski begitu, Widya menekankan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus dirumuskan secara proporsional dan konstitusional, agar TNI memiliki peran yang tepat dan kontekstual. "TNI terlibat oke, tapi konteksnya seperti apa?," katanya.
Pakar hukum Unpad , Idris mengamini bahwa TNI perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Bahkan, Idris yang fokus mendalami hukum internasional itu pun menyebut bahwa hukum internasional tidak akan mempersoalkan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Meski begitu, mengacu pada resolusi internasional, Idris menegaskan bahwa pelaku terorisme harus dihukum melalui proses peradilan. Siapapun terorisnya dan dimana pun dia berada, kata Idris, semua negara berhak menangkapnya untuk kemudian diadili karena merugikan. "Seperti (teroris) Hambali yang ditangkap Amerika Serikat saat bersembunyi di Bogor. Jadi, yang namanya teroris harus dihukum. Bahkan, ada prinsip hukum atau ekstradisi," ujar Idris mencontohkan.
Lihat Juga :
