Pilkada Serentak, Politik Dinasti Tidak Melanggar Konstitusi

Anto menjelaskan, sepanjang anggota keluarga atau calon kepala daerah yang diusung mumpuni dan teruji, serta sudah sesuai mekanisme atau aturan berlaku, politik dinasti tidak perlu dipermasalahkan. “Kan bisa dilihat bagaimana pola pengasuhan dalam keluarga itu. Bagaimana mereka membentuk keluarganya. Apakah dia membangunnya sebagai politisi, atau hanya memanfaatkan kesempatan politik yang ada,” jelas Anto.

Pengamat politik lainnya, Abdi mengatakan, jika seorang kepala daerah dinilai berhasil dalam membangun daerahnya, maka paslon dari politik dinasti memiliki kans menang. Apalagi selama menjabat kepala daerah tersebut tak memiliki sandungan kasus korupsi.

“Sepanjang dia berhasil (memimpin) di suatu wilayah, ya sah-sah saja (membangun politik dinasti). Kepemimpinannya bisa dilanjutkan. Apa lagi, semasa dia memimpin pembangunan yang dilakukan berjalan baik, tidak korupsi, pemerataan sosialnya baik. Jadi, tidak ada masalah,” tegas Abdi. (Lihat videonya: Pemda DKI Jakarta berencana Perpanjang PSBB Transisi)

“Sisi baiknya, kita bisa melihat sejauh mana tingkat penerimaan bupati terhadap sisi kinerja dan tingkat keberhasilan. Apakah dia berhasil atau diterima dengan baik sama masyarakat atau tidak. Itu akan semakin mengokohkan keberhasilan itu, dan tentu juga berpengaruh dengan anggota keluarga yang mencalonkan,” sambung Abdi. (Muhaimin)