Pilkada Serentak, Politik Dinasti Tidak Melanggar Konstitusi
Sabtu, 07 November 2020 - 07:28 WIB
loading...
Foto/dok
A
A
A
MAKASSAR - Politik dinasti di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bukan lagi rahasia umum. Fenomena orang-orang dekat politikus lokal, nasional, dan petahana di daerah yang maju dalam pilkada merupakan pergulatan pemikiran tradisi di masyarakat Indonesia dan menjadi hal yang lumrah.
Di sisi lain, ada juga sejumlah pihak yang berpandangan politik dinasti hanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, pastinya, politik dinasti tidak melanggar konstitusi. Pengamat politik asal Sulawesi Selatan Andi Ali Armunanto bahkan memandang dinasti politik ialah sebuah keniscayaan. Pandangannya ini dikemukakannya saat menjawab pandangan miring sejumlah pihak atas majunya anggota keluarga Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa sebagai salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Pasangkayu 2020. (Baca: Di Manakah Tempat Sifat Ikhlas Itu?)
Paslon dimaksud adalah kakak kandung Agus Ambo Djiwa dan istrinya sendiri, yakni Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus (YES). Sekadar diketahui, pada hasil survei LSI, Agustus 2020, paslon YES menempati elektabilitas tertinggi dibanding dua paslon penantangnya. Paket ini memperoleh angka 43,6% di angka elektabilitas. Disusul Abdullah-Yusri di posisi kedua dengan angka 20,9%, dan Saal-Musawir 17,4%, serta sebanyak 18,1% belum menjawab atau tidak tahu.
“Tidak ada masalah sama politik dinasti karena memang yang dilihatkan bukan dari persoalan keturunan, tapi dari kualitas anggota keluarga,” kata Anto–sapaannya–kepada KORAN SINDO kemarin.
Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini menerangkan, dari dulu politik dinasti tidak hanya ada di Indonesia, melainkan sudah terjadi di negara lain seperti Filipina, India, bahkan Amerika Serikat. “Di India ada dan Amerika juga ada. Dinasti Bush, Kennedy, dan masih banyak lagi. Kalau kita ambil positifnya bahwa politik dinasti ini, ialah politisi yang terlatih,” ucapnya. (Baca juga: Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa Hadapi Tantangan Global)
Di sisi lain, ada juga sejumlah pihak yang berpandangan politik dinasti hanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, pastinya, politik dinasti tidak melanggar konstitusi. Pengamat politik asal Sulawesi Selatan Andi Ali Armunanto bahkan memandang dinasti politik ialah sebuah keniscayaan. Pandangannya ini dikemukakannya saat menjawab pandangan miring sejumlah pihak atas majunya anggota keluarga Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa sebagai salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Pasangkayu 2020. (Baca: Di Manakah Tempat Sifat Ikhlas Itu?)
Paslon dimaksud adalah kakak kandung Agus Ambo Djiwa dan istrinya sendiri, yakni Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus (YES). Sekadar diketahui, pada hasil survei LSI, Agustus 2020, paslon YES menempati elektabilitas tertinggi dibanding dua paslon penantangnya. Paket ini memperoleh angka 43,6% di angka elektabilitas. Disusul Abdullah-Yusri di posisi kedua dengan angka 20,9%, dan Saal-Musawir 17,4%, serta sebanyak 18,1% belum menjawab atau tidak tahu.
“Tidak ada masalah sama politik dinasti karena memang yang dilihatkan bukan dari persoalan keturunan, tapi dari kualitas anggota keluarga,” kata Anto–sapaannya–kepada KORAN SINDO kemarin.
Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini menerangkan, dari dulu politik dinasti tidak hanya ada di Indonesia, melainkan sudah terjadi di negara lain seperti Filipina, India, bahkan Amerika Serikat. “Di India ada dan Amerika juga ada. Dinasti Bush, Kennedy, dan masih banyak lagi. Kalau kita ambil positifnya bahwa politik dinasti ini, ialah politisi yang terlatih,” ucapnya. (Baca juga: Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa Hadapi Tantangan Global)
Lihat Juga :
