Diduga Ancam dan Hina Perwira TNI, Bupati Alor Dilaporkan ke Polda NTT
Kamis, 05 November 2020 - 14:24 WIB
loading...
Bupati Alor, Amon Djobo diduga mengancam dan menghina Kasie Log Korem 161 Kupang, Kolonel Cpi Imanuel Yoram Dionisius Adoe dengan perkataan tidak pantas. Foto/Ilustrasi/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Bupati Alor, Amon Djobo diduga mengancam dan menghina Kasie Log Korem 161 Kupang, Kolonel Cpi Imanuel Yoram Dionisius Adoe dengan perkataan tidak pantas. Tak terima dengan perlakuan itu, Bupati Alor dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) .
Peristiwa tersebut berawal saat rapat penyelesaian tanah TNI yang digunakan Polri, Kamis 15 Oktober 2020. Rapat dipimpin Bupati Alor Amon Djobo, dan dihadiri oleh Kasie Log Korem 161 Kolonel Cpi Imanuel dan beberapa pihak terkait. (Baca juga: Ali Mahbub Tewas Usai Lompat Kodok dan Disiksa di Kamar Mandi Oleh 10 Tahanan)
Dari hasil rapat tersebut, setidaknya didapati empat kesimpulan, antara lain, pertama, terkait aset tanah TNI yang di dalamnya terdapat aset Polri dan kedua belah pihak sepakat untuk menyederhanakan dan melihat hakikat permasalahan dengan tetap mengacu pada data hukum dan aturan yang berlaku. Kedua, sesuai peta dan tanah peminjaman proses verbal tahun 1948, serta catatan pihak BPN Alor menyebut aset tanah itu tercatat sebagai aset tanah dalam penguasaan TNI. (Baca juga: Nasib Bandara Kertajati, Tak Ada Penumpang dan Kalah Pamor dari Nusawiru Ciamis)
Di kesimpulan ketiga, pihak pemda akan membantu mempercepat penyelesaian masalah dengan alternatif menyiapkan tanah penganti yang dapat digunakan untuk kepentingan TNI-Polri. Terakhir, pihak Polri akan mempelajari dan membuat kajian hukum dalam menyiapkan altenatif solusi.
Selanjutnya pada Jumat, 16 Oktober 2020, Protokoler Pemda Alor, Robert Meok berupaya menemui Kasie Log Korem 161 guna mendapatkan koreksi terkait kesepakatan tersebut. Robert membawa surat tentang risalah hasil rapat untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak terkait.
Peristiwa tersebut berawal saat rapat penyelesaian tanah TNI yang digunakan Polri, Kamis 15 Oktober 2020. Rapat dipimpin Bupati Alor Amon Djobo, dan dihadiri oleh Kasie Log Korem 161 Kolonel Cpi Imanuel dan beberapa pihak terkait. (Baca juga: Ali Mahbub Tewas Usai Lompat Kodok dan Disiksa di Kamar Mandi Oleh 10 Tahanan)
Dari hasil rapat tersebut, setidaknya didapati empat kesimpulan, antara lain, pertama, terkait aset tanah TNI yang di dalamnya terdapat aset Polri dan kedua belah pihak sepakat untuk menyederhanakan dan melihat hakikat permasalahan dengan tetap mengacu pada data hukum dan aturan yang berlaku. Kedua, sesuai peta dan tanah peminjaman proses verbal tahun 1948, serta catatan pihak BPN Alor menyebut aset tanah itu tercatat sebagai aset tanah dalam penguasaan TNI. (Baca juga: Nasib Bandara Kertajati, Tak Ada Penumpang dan Kalah Pamor dari Nusawiru Ciamis)
Di kesimpulan ketiga, pihak pemda akan membantu mempercepat penyelesaian masalah dengan alternatif menyiapkan tanah penganti yang dapat digunakan untuk kepentingan TNI-Polri. Terakhir, pihak Polri akan mempelajari dan membuat kajian hukum dalam menyiapkan altenatif solusi.
Selanjutnya pada Jumat, 16 Oktober 2020, Protokoler Pemda Alor, Robert Meok berupaya menemui Kasie Log Korem 161 guna mendapatkan koreksi terkait kesepakatan tersebut. Robert membawa surat tentang risalah hasil rapat untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak terkait.
Lihat Juga :
