2021, Ridwan Kamil Wajibkan Kendaraan Dinas Diganti Mobil-Motor Listrik
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mencoba mengendarai sepeda motor listrik yang akan diwajibkan menjadi kendaraan dinas Pemprov Jabar mulai 2021 mendatang, Senin (2/11/2021). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mewajibkan penggunaan mobil dan motor listrik untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar mulai 2021 mendatang.
Kebijakan konversi kendaraan dinas dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) tersebut diambil sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas buang yang berlebihan.
"Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti la nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," ungkap Ridwan Kamil dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/11/2020).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat, yakni meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik.
"Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada dua cara, yakni mengubah cara gerak kita menjadi minimal dam mengubah cara gerak kita menggunakan energi listrik," katanya.
Sebagai wujud upaya penyelamatan lingkungan tersebut, Kang Emil menyatakan, mulai tahun depan, seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar wajib menggunakan mobil dan motor listrik.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksinya (mobil-motor listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan, di anggaran-anggaran pembelian, mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik, mulai kendaraan dinas Gubernur sampai level bawah," tegas Kang Emil.
Disinggung soal merek mobil dinas yang bakal direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Kang Emil menyebut Hyundai .
Menurutnya, dengan kisaran harga Rp600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas. "Kalau untuk (kendaraan pemerintah), kemungkinan Hyundai," sebutnya.
Kang Emil juga menyebut, penggunaan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas, khususnya biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya.
Kebijakan konversi kendaraan dinas dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) tersebut diambil sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas buang yang berlebihan.
"Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti la nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," ungkap Ridwan Kamil dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/11/2020).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat, yakni meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik.
"Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada dua cara, yakni mengubah cara gerak kita menjadi minimal dam mengubah cara gerak kita menggunakan energi listrik," katanya.
Sebagai wujud upaya penyelamatan lingkungan tersebut, Kang Emil menyatakan, mulai tahun depan, seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar wajib menggunakan mobil dan motor listrik.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksinya (mobil-motor listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan, di anggaran-anggaran pembelian, mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik, mulai kendaraan dinas Gubernur sampai level bawah," tegas Kang Emil.
Disinggung soal merek mobil dinas yang bakal direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Kang Emil menyebut Hyundai .
Menurutnya, dengan kisaran harga Rp600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas. "Kalau untuk (kendaraan pemerintah), kemungkinan Hyundai," sebutnya.
Kang Emil juga menyebut, penggunaan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas, khususnya biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya.
Lihat Juga :
