Nama Dicatut, Warga Batulawang Cianjur Minta Reforma Agraria Dipercepat
Kamis, 29 Oktober 2020 - 20:59 WIB
loading...
A
A
A
“Kami juga meminta Polri untuk menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan kelompok massa tersebut karena telah mencemarkan nama baik masyarakat Batulawang," tegasnya.
Menurut Habib Abdul Karim, tanah perkebunan yang alas haknya (HGU) dimiliki PT MPM lebih dari 95% masuk masuk ke dalam wilayah hukum Desa Batulawang. “Harusnya, suara kami ini yang didengar oleh menteri ATR/BPN. Jangan malah suara orang luar yang justru didengarkan,’’ tegas Habib.
Dia menjelaskan, masyarakat menginginkan agar lahan HGU milik PT MPM benar-benar menjadi daerah perkebunan sehingga dapat dihijaukan kembali sebagai resapan area air yang sangat dibutuhkan warga masyarakat,” tambahnya.
Menurut Habib Abdul Karim, masyarakat asli Batulawang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh ulah gerombolan penyerebot tanah milik PT MPM. Warga masyarakat asli Batulawangini juga minta agar program reforma agraria segera dilaksanakan di Batulawang.
“Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian. Jangan sampai program yang sangat bagus ini justru dihambat oleh oknum-oknum pejabat di pusat maupun daerah serta oknum pemda yang memiliki kepentingan peribadi,” tandasnya.
Menurut Habib Abdul Karim, tanah perkebunan yang alas haknya (HGU) dimiliki PT MPM lebih dari 95% masuk masuk ke dalam wilayah hukum Desa Batulawang. “Harusnya, suara kami ini yang didengar oleh menteri ATR/BPN. Jangan malah suara orang luar yang justru didengarkan,’’ tegas Habib.
Dia menjelaskan, masyarakat menginginkan agar lahan HGU milik PT MPM benar-benar menjadi daerah perkebunan sehingga dapat dihijaukan kembali sebagai resapan area air yang sangat dibutuhkan warga masyarakat,” tambahnya.
Menurut Habib Abdul Karim, masyarakat asli Batulawang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh ulah gerombolan penyerebot tanah milik PT MPM. Warga masyarakat asli Batulawangini juga minta agar program reforma agraria segera dilaksanakan di Batulawang.
“Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian. Jangan sampai program yang sangat bagus ini justru dihambat oleh oknum-oknum pejabat di pusat maupun daerah serta oknum pemda yang memiliki kepentingan peribadi,” tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
