Anggota DPR Pertanyakan Keseriusan Pemkab Majalengka Tangani Corona

MAJALENGKA - Sorotan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka dalam penanganan COVID-19 terus mengalir. Setelah anggota DPRD Jabar dan Relawan Jabar Baik Majalengka, sorotan kini disampaikan anggota DPR Sutrisno.

Legislator dari Dapil Subang, Majalengka, dan Sumedang (SMS) ini mempertanyakan keseriusan Pemkab Majalengka dalam memutus mata rantai penyebaran virusCorona.

Sutrisno menilai, Pemkab Majalengka memiliki modal besar untuk menanganinya. Dari sisi anggaran, Majalengka memiliki modal cukup besar Rp94 miliar. Namun, di lapangan tidak terlihat langkah konkret yang dilakukan.

"Saya mendengar angkanya kan melebihi Kabupaten Subang, dapil saya juga, Rp23 niliar. Ini (anggaran penanganan wabah Corona Kabupaten Majalengka) kan di atas itu, Rp94 miliar. Ini kemana?" kata Sutrisno dalam pertemuan dengan Relawan Jabar Baik Majalengka, Kamis (7/5/2020).

Di luar anggaran, ujar dia, pemerintah juga dinilai belum serius menyediakan tempat, saat terjadi kasus dengan jumlah yang banyak. Padahal, di Kabupaten Majalengka sudah ada tempat yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan kasus COVID-19, di antaranya isolasi.

"Saya sengaja, karena ada bandara (BIJB), (bekas) kantor Kecamatan Dawuan itu ditempatkan sebagai tempat isolasi penyakit-penyakit yang sangat khusus. COVUD-19 ini kan khusus," ujar mantan Bupati Majalengka dua periode itu.

Di luar bekas kantor kecamatan, tutur Sutrisno, Pemkab Majalengka bisa memanfaatkan salah satu ruangan di RSUD Cideres. Ruangan itu bisa digunakan sementara, sambil menunggu proses persiapan bekas kantor kecamatan tersebut selesai.

"Di sisi lain, di Cideres ada Grand Rahayu yang saya pantau itu belum termanfaatkan. Sementara menunggu pembuatan isolasi di eks kantor Kecamatan Dawuan, itu kan bisa dimanfaatkan. (Kalau) anggaran tidak cukup, bisa minta ke provinsi, bisa minta ke pusat, pasti dikasih kalau untuk penanaganan COVID-19," tutur politisi PDIP ini.

"Persoalannya, kita kan tidak akan tahu yang terjadi kemudian. Kalau kemudian terjadi yang kena wabah, kan tidak ada tempatnya. Mau dibawa kemana?" tandas dia.

Di tempat sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Asep Eka Mulyana mendesak Pemkab Majalengka benar-benar memanfaatakan sarana dan prasarana yang ada.

"Bekas kantor Kecamatan Dawuan dan Grand Rahayu, menurut beliau (Sutrisno) bisa dimodifikasi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Itu kan sudah ada. Sekarang tinggal pemkab, sejauh mana keseriusannya dalam menghadapi permasalahan ini. Tempat sudah ada, segera tindak lanjuti," kata Asep.

Terkait anggaran, Asep mempertanyakan peruntukannya secara riil. Pasalnya, di lapangan tidak sedikit petugas yang mengeluhkan terkait hal itu. "Transparansi, refocusing, dan realokasi anggaran. Jangan sampai di lapangan petugas terengah-engah," ujar dia.

Sementara itu, Inisiator Relawan Jabar Baik Majalengka Arif Yudi menilai, koordinasi dalam penanganan COVID-19 belum terasmpaikan secara benar. Hal itu mislanya terlihat dari masih belum seragamnya penanganan terhadap pemudik, khususnya mereka yang berasal dari zona merah.

"Secara preventif memotong penyebaran COVID-19 dengan PSBB. Namun kami melihat di lapangan, penanganan Covid ini tidak memiliki standard baku yang sama," kata Arif.

Ketika ada salah satu warga yang dinilai tidak melakukan protokol, jelas dia, masyarakat tidak bisa memberikan tindakan lanjut, lantaran tidak punya kewenangan. "Harus mereka (Tim Gugus Cepat) yang melakukan," ujar dia.

Arif mencontohkan, di lapangan masih ada pemudik yang langsung berbaur dengan masyarakat, tanpa isolasi. Begitu juga terkait penggunaan masker, di lapangan tidak sedikit yang nasih abai. "Kami gelisah. Siapa sih di pemerintah atau tim (Gugus Cepat) itu yang bisa menunjukkan telah bekerja," pungkas Arif.