Pelaku UMKM Pangandaran Diberi Kemudahan Urus Legal Formal

PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bakal permudah legal formal untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Legal formal produk UMKM berdasarkan regulasi harus memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sertifikat Halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Jika produk UMKM sudah memiliki legal formal maka pelaku UMKM akan mudah memasarkan produk dan dipercaya oleh konsumen.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Pangandaran Tedi Garnida mengatakan, untuk masing-masing legal formal produk UMKM berada di 3 insitusi. "Legal formal PIRT dan BPOM ada di Dinas Kesehatan, sertifikat halal MUI dikelola oleh Kemenag dan HAKI dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi," kata Tedi.

Pelaku UMKM kedepan di Pangandaran kata Tedi, akan percaya diri dikala memasarkan prodak hasil mereka melalui dagang online. "Saat ini data pelaku UMKM di Kabupaten Pangandaran tercatat 10.882," tambahnya.

Dari jumlah 10.882 tersebut yang legal formalnya kumplit masih dibawah 5 persen. "Apabila prodak UMKM seluruhnya sudah memiliki legal formal maka pelaku UMKM bakal siap bersaing dengan prodak dari Kabupaten/Kota lain se Indonesia," terangnya.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Lina Yulianti mengatakan, sampai saat ini prodak UMKM yang sudah memiliki PIRT sebanyak 337 pelaku UMKM dengan jumlah prodak yang sudah memiliki PIRT sebanyak 497. "Sertifikat PIRT berlaku selama 5 tahun dan harus daftar ulang jika sudah jatuh tempo," kata Lina.

Lina menambahkan, sertifikat PIRT yang dimiliki pelaku UMKM bisa tidak berlaku jika terjadi perubahan kepemilikan dan pindah domisili.