Undang 3 Pakar, Pansus DPRD Sebut Jakarta Belum Punya Masterplan Pengendalian Banjir
Senin, 19 Oktober 2020 - 19:31 WIB
loading...
A
A
A
Ketiga pakar itu, kata Zita, memberi saran agar Pemprov DKI Jakarta membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir. (Baca juga: Banjir Ancam Jakarta, Tiga Hal Ini Perlu Diantisipasi)
"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. Misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Enggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja tapi enggak bisa diukur yang dibelanjakan berhasil atau tidak," tukasnya.
Politisi PAN itu pun berjanji akan menyelesaikan kerja pansus secara cepat dan ditargetkan pada bulan ini memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.
"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal. Sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," pungkasnya.
"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. Misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Enggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja tapi enggak bisa diukur yang dibelanjakan berhasil atau tidak," tukasnya.
Politisi PAN itu pun berjanji akan menyelesaikan kerja pansus secara cepat dan ditargetkan pada bulan ini memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.
"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal. Sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
