Praka P Dipecat Karena Berhubungan Intim Sesama Jenis, Ini Penjelasan Kodam Diponegoro
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:39 WIB
loading...
Kodam IV/Diponegoro merespons pemecatan Praka P sebagai prajurit TNI karena terbukti melakukan hubungan seks sesama jenis. Praka P juga dihukum 1 tahun penjara. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro merespons pemecatan Praka P sebagai prajurit TNI karena terbukti melakukan hubungan seks sesama jenis. Putusan pemecatan yang dilakukan Pengadilan Militer II-10 Semarang itu dilansir dalam website Mahkamah Agung (MA), Rabu (14/10/2020).
Disebutkan, selain dipecat dari dinas militer, Praka P yang aktif sebagai prajurit TNI tahun 2008 juga dihukum satu tahun penjara.
(Baca juga: Miliki Kelainan Seksual, Prajurit TNI AD Dipenjara 1 Tahun dan Dipecat)
Praka P didakwa melanggar Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer, yaitu tidak menaati perintah dinas. Perintah dinas yang dimaksud adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis. (Baca juga: Surprise! Sibuk Angkut Batu, Tiga Prajurit TNI Naik Pangkat)
Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Kav Susanto menegaskan bahwa Kodam IV/Diponegoro telah melakukan tindakan preventif sejak proses seleksi menjadi prajurit dengan melakukan screening dan tes mental ideologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para calon prajurit memiliki tingkat kesehatan jiwa dan psikologi yang baik dan sehat.
"Tidak hanya itu Kodam IV/Diponegoro juga telah menerbitkan Surat Telegram untuk prajurit aktif tentang larangan perbuatan asusila dan LGBT," kata Kapendam dalam keterangan resminya, Kamis (15/9/2020).
Disebutkan, selain dipecat dari dinas militer, Praka P yang aktif sebagai prajurit TNI tahun 2008 juga dihukum satu tahun penjara.
(Baca juga: Miliki Kelainan Seksual, Prajurit TNI AD Dipenjara 1 Tahun dan Dipecat)
Praka P didakwa melanggar Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer, yaitu tidak menaati perintah dinas. Perintah dinas yang dimaksud adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis. (Baca juga: Surprise! Sibuk Angkut Batu, Tiga Prajurit TNI Naik Pangkat)
Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Kav Susanto menegaskan bahwa Kodam IV/Diponegoro telah melakukan tindakan preventif sejak proses seleksi menjadi prajurit dengan melakukan screening dan tes mental ideologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para calon prajurit memiliki tingkat kesehatan jiwa dan psikologi yang baik dan sehat.
"Tidak hanya itu Kodam IV/Diponegoro juga telah menerbitkan Surat Telegram untuk prajurit aktif tentang larangan perbuatan asusila dan LGBT," kata Kapendam dalam keterangan resminya, Kamis (15/9/2020).
Lihat Juga :
