Yan Permenas: Warga Papua Jangan Terseret Konstalasi Politik terkait Omnibus Law

Dia mengemukakan, kontroversi terkait Omnibus Law terjadi saat ini karena ada elite yang mungkin terganggu. "Saya sampaikan, kami sebagai badan legislasi dan fraksi sudah beberapa kali melalukan pertemuan bersama organisasi buruh. Ada beberapa masukan yang dibahas. Saya sampaikan untuk klaster pekerja atau buruh sudah diakomodir dalam Undang undang itu. Semua menyangkut haknya dan lain-lain, sudah ada jaminan," ujar dia.

"PHK tetap diberikan pesangon jadi yang dibilang tidak ada pesangon itu salah. Terus hak cuti dan lainnya itu juga sudah ada jaminannya dalam UU Cipta Kerja," tutur Yan.

Selain klaster ketenagakerjaan, tutur Yan, klaster pendidikan juga sudah terakomodir dan tidak masuk dalam UU Cipta Kerja tersebut.

"Jadi klaster pendidikan itu sudah dikeluarkan dari UU Omnimbus Law. Tidak diikutkan karena sudah diatur dalam undang-undang sendiri. Jadi baiknya dibaca dan pelajari baik-baik dulu," ungkap Yan.

Yan mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo menggabungkan beberapa undang-undang atau Omnimbus Law itu bagus. Tujuannya untuk memutus birokrasi perizinan yang berbelit dengan menyinkronkan undang-undang dalam Omnimbus Law. Termasuk membuka peluang investasi itu dan lapangan pekerjaan.