Ormas Kepemudaan Islam Batubara Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law
Rabu, 14 Oktober 2020 - 04:16 WIB
loading...
Bupati Batubara, dan Kapolres Batubara saat wawancara usai pertemuan dengan Ormas dan OKI. Foto/iNews TV/Fadly Pelka
A
A
A
BATUBARA - Sebanyak 13 organisasi masyarakat (ormas) dan Organisasi Kepemudaan Islam (OKI) se-Kabupaten Batubara, menyatakan sikap menolak keras UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat dan buruh, di RM 100 Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (13/10/2020).
Ormas dan OKI tersebut antara lain Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Alwashliyah, Pemuda Alwashliyah, Mahasiswa Awashliyah, BKRMI, dan Mimbar Dakwah. (Baca juga: Menabuh Periuk Nasi di Tengah Pandemi )
Mereka menyampaikan sikap kepada Forkopimda Batubara yakni, Bupati Batubara, Zahir; Ketua DPRD Kabupaten Batubara, M. Safii; Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis; Dandim 0208/AS, Letkol Sri Marantika B; serta Danlanal Tanjung Balai.
Dalam pernyataan sikap, para ketua ormas dan kepemudaan Islam meminta agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan dan ditinjau ulang atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka juga minta Kapolres Batubara, menyelidiki dan menyidik para perusuh aksi demonstrasi menolah UU Omnibus Law yang dilakukan oleh elemen masyarakat di Gedung DPRD, Senin (12/10/2020). (Baca juga: Tak Ada Biaya Operasi, Bayi Meninggal Akibat Kelainan Jantung )
Ormas dan OKI tersebut antara lain Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Alwashliyah, Pemuda Alwashliyah, Mahasiswa Awashliyah, BKRMI, dan Mimbar Dakwah. (Baca juga: Menabuh Periuk Nasi di Tengah Pandemi )
Mereka menyampaikan sikap kepada Forkopimda Batubara yakni, Bupati Batubara, Zahir; Ketua DPRD Kabupaten Batubara, M. Safii; Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis; Dandim 0208/AS, Letkol Sri Marantika B; serta Danlanal Tanjung Balai.
Dalam pernyataan sikap, para ketua ormas dan kepemudaan Islam meminta agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan dan ditinjau ulang atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka juga minta Kapolres Batubara, menyelidiki dan menyidik para perusuh aksi demonstrasi menolah UU Omnibus Law yang dilakukan oleh elemen masyarakat di Gedung DPRD, Senin (12/10/2020). (Baca juga: Tak Ada Biaya Operasi, Bayi Meninggal Akibat Kelainan Jantung )
Lihat Juga :
