Rem Darurat PSBB Dilonggarkan, Masyarakat Wajib Terapkan 4 Poin Ini
Senin, 12 Oktober 2020 - 07:09 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengimplementasi kebijakan PSBB. Dari sisi protokol kesehatan, sama-sama harus secara kolektif dilaksanakan. Namun demikian, pemerintah juga harus peduli dengan kebutuhan dunia usaha dalam segi kecepatan penyaluran insentif, kredit, dan bantuan bagi sektor-sektor yang terdampak. “Tanpa ada dukungan tersebut, makin banyak dunia usaha yang gulung tikar sehingga makin banyak masyarakat yang masuk sektor ekonomi informal," kata Shinta.
Sektor ekonomi informal juga akan lebih rentan dibandingkan dunia usaha formal dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pembatasan usaha dan ruang gerak. "Karena itu dibutuhkan two ways recovery dari segi ekonomi kepada bidang usaha dan juga secara kolektif disiplin meminimalisasi transmisi Covid-19," ucapnya. (Baca juga: Keberadaan Tentara Turki di Qatar Bikin UEA Gerah)
Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengaku, dibukanya kembali bioskop pada masa PSBB transisi tidak memberi kabar baik. Sebab, batas maksimal yang diperbolehkan hanya 25%. Menurutnya, batasan itu tidak menutup biaya produksi apalagi memberi keuntungan.
Kendari demikian, Djony akan mengumpulkan seluruh pengelola dan pembuat film terkait aturan yang diberikan Pemprov DKI pada Rabu 14 Oktober mendatang. "Jangan cuma memikirkan bioskop. Bagaimana pembuat film. Berat kalau 25 %," kata Djony.
Dua menjelaskan, kondisi pengelola bioskop saat ini sudah babak belur. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya perawatan, listrik dan tenaga kerja hingga mencapai Rp80 juta tanpa adanya pemasukan. Kasus ini sudah dialami sejak tujuh bulan ini.
Djonny berharap agar Pemprov DKI Jakarta kembali menghitung batasan maksimal jumlah pengunjung dengan biaya produksi dan peradaban pengelola bioskop. "Kalau 50% okelah," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu pasalnya memperbolehkan kembali dunia pendidikan beraktifitas.
Pergub 101 Tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu berlaku pada masa PSBB transisi. Pada pasal 9 berbunyi, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan beberapa ketentuan. (Lihat videonya: Pengelola Kantor Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan)
Namun demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka belum dilakukan pada masa PSBB transisi. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Sekertaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, pihaknya belum ada rencana membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. "Belum ada," kata Susi. (Bima Setiyadi)
Sektor ekonomi informal juga akan lebih rentan dibandingkan dunia usaha formal dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pembatasan usaha dan ruang gerak. "Karena itu dibutuhkan two ways recovery dari segi ekonomi kepada bidang usaha dan juga secara kolektif disiplin meminimalisasi transmisi Covid-19," ucapnya. (Baca juga: Keberadaan Tentara Turki di Qatar Bikin UEA Gerah)
Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengaku, dibukanya kembali bioskop pada masa PSBB transisi tidak memberi kabar baik. Sebab, batas maksimal yang diperbolehkan hanya 25%. Menurutnya, batasan itu tidak menutup biaya produksi apalagi memberi keuntungan.
Kendari demikian, Djony akan mengumpulkan seluruh pengelola dan pembuat film terkait aturan yang diberikan Pemprov DKI pada Rabu 14 Oktober mendatang. "Jangan cuma memikirkan bioskop. Bagaimana pembuat film. Berat kalau 25 %," kata Djony.
Dua menjelaskan, kondisi pengelola bioskop saat ini sudah babak belur. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya perawatan, listrik dan tenaga kerja hingga mencapai Rp80 juta tanpa adanya pemasukan. Kasus ini sudah dialami sejak tujuh bulan ini.
Djonny berharap agar Pemprov DKI Jakarta kembali menghitung batasan maksimal jumlah pengunjung dengan biaya produksi dan peradaban pengelola bioskop. "Kalau 50% okelah," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu pasalnya memperbolehkan kembali dunia pendidikan beraktifitas.
Pergub 101 Tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu berlaku pada masa PSBB transisi. Pada pasal 9 berbunyi, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan beberapa ketentuan. (Lihat videonya: Pengelola Kantor Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan)
Namun demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka belum dilakukan pada masa PSBB transisi. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Sekertaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, pihaknya belum ada rencana membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. "Belum ada," kata Susi. (Bima Setiyadi)
(ysw)
Lihat Juga :
