Pelaku Usaha di Gowa Akan Dilibatkan Jaga Ketahanan Pangan

SUNGGUMINASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa ingin melibatkan pelaku usaha guna menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Partisipasi pelaku usaha bisa dalam bentuk tidak mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang yang dibutuhkan melibatkan semua BUMD, koperasi, toko tani dan swasta sebagai pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa , Kamsinah, saat membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Jumat (9/10/2020).

Menurut Kamsinah, saat ini ketersediaan ketahanan pangan di Gowa dipastikan aman. Bahkan, melebihi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan mendatang.

Baca Juga: Gowa Disebut Beri Kontribusi Besar Pemenuhan Pangan di Sulsel

Dia mencontohkan komoditas beras tersedia 320.765 ton, sedangkan kebutuhan hanya 9.127 ton. Adapun stok gula pasir mencapai 2.010 ton, sementara kebutuhan cuma 1.369 ton.

"Untuk telur 53.553.642 butir dan kebutuhan 45.636.420 butir. Begitupula dengan daging sapi dan ayam, sayur dan buah serta lainnya," papar Kamsinah.

Direktur Divisi Ekonomi Bank Indonesia, Endang Kurnia Saputra, mengatakan Kabupaten Gowa yang masuk pada wilayah Makassar bersama Takalar mengalami inflasi 1,64%. Hal tersebut masih terbilang wajar di tengah pandemi korona.

Endang menyebut terlepas dari itu, yang perlu menjadi perhatian adalah berkurangnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya penurunan omzet bagi pelaku usaha dan PHK sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Distributor dan Pedagang Diperingatkan Agar Tak Jual Bahan Pangan Berbahaya

"Inflasi bulan ini masih terkedali sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi tantangan utama kita adalah meningkatkan kembali daya beli masyarakat," bebernya.

Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan yakni meningkatkan sektor pertanian melalui teknologi pertanian dan digital farming, membuka kembali lapangan kerja, fiscal driven, penyerapan APBD menjadi faktor kunci dan memberdayakan UMKM.

"Pesan kami untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara mendorong terciptanya lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, seperti pertanian. Muaranya agar perekonomian masyarakat meningkatkan dan daya beli juga ikut meningkat," pungkasnya.