Beberkan Hasil Pembangunan Bintuni, Manibuy-Rafideso Ajak Masyarakat Tepis Hoaks

TELUK BINTUNI - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw dan Matret Kokop pada safari kampanye politik yang sudah menginjak hari ke-empat terus mengajak masyarakat untuk tidak mendengar isu-isu serta propaganda yang tidak diketahui kebenarannya.

Pasangan yang dikenal sebagai PMK2 (Petrus Matret Kokop) ini didampingi oleh petinggi-petinggi partai koalisi dan juga sesepuh adat maupun ormas Teluk Bintuni. (Baca juga: Petrus Kasihiw Tidak Ingin Ada Korban COVID-19 Akibat Kampanye )

Dalam sambutannya, Robert Manibuy dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak masyarakat melihat jejak pembangunan yang telah dilakukan oleh Piet-Matret secara jernih tanpa ada sentimen. (Baca juga: Wapres: Seminggu Kampanye Ada 600 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN )

Menurut dia, ketika kandidat lain masih menawarkan janji, Piet-Matret sudah memberikan bukti.

“Kalau pasangan kandidat lain masih bicara tentang janji, kandidat kami ini sudah kasih bukti. Bayangkan 3,5 tahun memimpin Teluk Bintuni, tapi sudah berbuat banyak seperti ini. Ini kenapa semua partai-partai besar memberikan rekomendasinya kepada pasangan PMK2. Mereka di sebelah bilang kejayaan, kejayaan apa kah? Lalu mereka ini baru mau maju, terus bicara kejayaan apa? Yang jadi calon ini siapa? Mereka atau siapa? Kejayaan mantan, kah? Ini PMK2 kasi 3,5 tahun lagi lalu buyarkan mereka punya kejayaan itu,” kata Robert dalam orasinya di Distrik Tuhiba, seperti dikutip dalam rilis yang diterima SINDOnews Kamis (7/10/2020).

Sementara, Sahaji Rafideso, mantan anggota DPRD Papua Barat Jalur Otonomi Khusus (Otsus) pada saat orasinya mengajak masyarakat untuk memilih kandidat yang sudah pasti saja.

“Pembangunan yang dilakukan PMK2 ini sudah dirasakan nyata, jadi kalian mau menyangkal apa? Pilih saja yang sudah pasti. Tanggal 9 Desember nanti, pilih pasangan nomor dua. PMK2!” kata dia dalam orasi.

Piet Kasihiw pada saat orasinya di Distrik Tuhiba, Rabu (6/10/2020), mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh hoaks yang ditebar kepada masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“jangan dengar mereka bilang kejayaan. Kejayaan apa? Nanti saat debat kandidat baru tong kupas. Jangan masyarakat dibisiki oleh isu-isu yang tidak benar,” kata Piet membuka orasinya.

Menurut Piet,pemerintahan Piet-Matret dimulai dengan warisan permasalahan dari pemerintahan yang sebelumnya. Baik itu masalah, CPNS, juga masalah hak masyarakat adat dan kemiskinan.

“Dorang mau bilang kejayaan, kejayaan apa? Tahun 2015, 10 tahun akhir periode itu kemiskinan tertinggi ada di Teluk Bintuni 36,6%. Tapi sejak saya dan Bapa Matret jadi Bupati dan Wakil Bupati, angka itu sudah turun, jadi 30,3%,” kata Piet.

“lalu apa lagi yang dorang belum buat? Dorang kasi tinggal masalah honorer K2. Dorang tida mampu urus. Kenapa kabupaten lain bisa urus? Bintuni tidak bisa? Karena mereka tidak serius urus. Tapi saya dan Matret mampu urus itu. Sampe Honorer K2, 588 itu sudah SK CPNS. Sedikit lagi saya tanda tangan SK PNS,” kata Piet.

Piet menyorot masalah hak masyarakat adat Teluk Bintuni karena menurutnya hal ini yang bisa menjadi minyak bagi pergerakan ekonomi masyarakat di Teluk Bintuni. Mengembalikan hak masyarakat ke masyarakat, menjadikan masyarakat adat Tuan di tanahnya sendiri.

“DBH Migas, dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Itu dari tahun 2012 dorang bikin tidak pernah selesai. Kenapa DBH Migas? Supaya masyarakat adat itu, dong pung gas, pung minyak itu, dong dapat langsung. Uang. Itu mereka punya jatah. Hak. Kami rapat di Provinsi, bersama bapak Robert ini, akhirnya DPR sudah ketok palu, sekarang sudah jadi Perdasus. Supaya apa? Jangan sampe itu mereka bikin tambang seperti tambang batu bara sana, baru masyarakat cuma bisa menganga sedangkan industri itu sudah digadaikan. Jangan tipu-tipu masyarakat,” ungkap Piet.

Matret Kokop melanjutkan orasi PMK2 mengungkap banyak hal. Terutama mengenai kuota CPNS 2018 yang mereka perjuangkan sampai ke Jakarta, agar komposisi 80% OAP harus dipenuhi oleh Kementerian yang terkait.

“Kami itu sampe berdebat panjang sama Menpan-RB, ah kami berkelahi, saya bawa anak-anak ini sampai ke Jakarta, masuk sama-sama saya ke ruangan menteri. Ini kita perjuangkan bersama Gubernur Mandacan. Anak Papua dengan kuota 80% harus dipenuhi. Dan Alhamdulillah diberi kuota tambahan. Jadi yang bilang kita tidak kerja itu bagaimana? Anak-anak ini saksinya bagaimana saya dan Pak Piet perjuangkan hak mereka,” pungkas Matret menutup orasi PMK2.