Beberkan Hasil Pembangunan Bintuni, Manibuy-Rafideso Ajak Masyarakat Tepis Hoaks

Piet menyorot masalah hak masyarakat adat Teluk Bintuni karena menurutnya hal ini yang bisa menjadi minyak bagi pergerakan ekonomi masyarakat di Teluk Bintuni. Mengembalikan hak masyarakat ke masyarakat, menjadikan masyarakat adat Tuan di tanahnya sendiri.

“DBH Migas, dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Itu dari tahun 2012 dorang bikin tidak pernah selesai. Kenapa DBH Migas? Supaya masyarakat adat itu, dong pung gas, pung minyak itu, dong dapat langsung. Uang. Itu mereka punya jatah. Hak. Kami rapat di Provinsi, bersama bapak Robert ini, akhirnya DPR sudah ketok palu, sekarang sudah jadi Perdasus. Supaya apa? Jangan sampe itu mereka bikin tambang seperti tambang batu bara sana, baru masyarakat cuma bisa menganga sedangkan industri itu sudah digadaikan. Jangan tipu-tipu masyarakat,” ungkap Piet.

Matret Kokop melanjutkan orasi PMK2 mengungkap banyak hal. Terutama mengenai kuota CPNS 2018 yang mereka perjuangkan sampai ke Jakarta, agar komposisi 80% OAP harus dipenuhi oleh Kementerian yang terkait.

“Kami itu sampe berdebat panjang sama Menpan-RB, ah kami berkelahi, saya bawa anak-anak ini sampai ke Jakarta, masuk sama-sama saya ke ruangan menteri. Ini kita perjuangkan bersama Gubernur Mandacan. Anak Papua dengan kuota 80% harus dipenuhi. Dan Alhamdulillah diberi kuota tambahan. Jadi yang bilang kita tidak kerja itu bagaimana? Anak-anak ini saksinya bagaimana saya dan Pak Piet perjuangkan hak mereka,” pungkas Matret menutup orasi PMK2.