Demo di Wajo Berakhir Ricuh, Jalan Poros Sempat Lumpuh Selama 3 Jam
loading...
Aksi unjuk rasa Mahasiswa dan warga di Wajo berakhir bentrok dengan kepolisian yang sempat melumpuhkan jalur trans Sulawesi. Foto: Sindonews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) bersama sejumlah masyarakat Kecamatan Keera dan Pitumpanua berakhir bentrok dengan aparat kepolisian, Sabtu, (26/9/2020). Jalan poros nasional Trans Sulawesi lumpuh selama kurang lebih tiga jam lamanya.
Kordinator Aksi, Syaifullah AM menjelaskan, aksi unjuk rasa AMIWB yang berlangsung di jalan poros nasional, di Kecamatan Keera, bersama seluruh masyarakat Keera dan Pitumpanua, sejak awal berjalan kondusif.
Dalam aksi tersebut masyarakat menuntut UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walannae, Dinas Provinsi Kehutanan Sulsel, untuk mencabut patok kawasan hutan lindung di tanah masyarakat.
Namun aksi itu dinilai aparat kepolisian telah mengganggu arus lalu lintas di jalan poros nasional, sehingga aparat kepolisian mengambil langkah membubarkan paksa massa aksi dengan menembakkan gas air mata. Massa aksi yang tidak terima membalas tembakan polisi dengan menghujani aparat kepolisian dengan batu.
"Kami sangat sayangkan tindakan agresif pihak kepolisian, seharusnya aparat membuka komunikasi kepada massa aksi, namun itu tidak dilakukan. Apa yang salah dari kami, masyarakat hanya menuntut haknya," jelasnya.
Menurut Syaifullah, dalam orasinya mengatakan jumlah tanah masyarakat yang katanya masuk kawasan hutan lindung berjumlah kurang lebih 700 hektar, di tiga desa di dua kecamatan yakni Keera dan Pitumpanua.
Kawasan yang dimaksud kata dia, berada di Desa Awo, Desa Simpellu, Desa Lompobulo, dan Desa Abbanderange. Masyarakat setempat telah menggarap tanah miliknya itu selama kurang lebih 40 tahun lamanya.
"Masyarakat punya sertifikat tanah, kok tiba-tiba diklaim dan dipatok tanpa ada pemberitahuan. Kami hanya mempertahankan hak kami. Kami juga menilai pemerintah daerah tutup mata, dan tak mau ambil pusing dengan kejadian ini," ungkapnya.
Kordinator Aksi, Syaifullah AM menjelaskan, aksi unjuk rasa AMIWB yang berlangsung di jalan poros nasional, di Kecamatan Keera, bersama seluruh masyarakat Keera dan Pitumpanua, sejak awal berjalan kondusif.
Dalam aksi tersebut masyarakat menuntut UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walannae, Dinas Provinsi Kehutanan Sulsel, untuk mencabut patok kawasan hutan lindung di tanah masyarakat.
Namun aksi itu dinilai aparat kepolisian telah mengganggu arus lalu lintas di jalan poros nasional, sehingga aparat kepolisian mengambil langkah membubarkan paksa massa aksi dengan menembakkan gas air mata. Massa aksi yang tidak terima membalas tembakan polisi dengan menghujani aparat kepolisian dengan batu.
"Kami sangat sayangkan tindakan agresif pihak kepolisian, seharusnya aparat membuka komunikasi kepada massa aksi, namun itu tidak dilakukan. Apa yang salah dari kami, masyarakat hanya menuntut haknya," jelasnya.
Menurut Syaifullah, dalam orasinya mengatakan jumlah tanah masyarakat yang katanya masuk kawasan hutan lindung berjumlah kurang lebih 700 hektar, di tiga desa di dua kecamatan yakni Keera dan Pitumpanua.
Kawasan yang dimaksud kata dia, berada di Desa Awo, Desa Simpellu, Desa Lompobulo, dan Desa Abbanderange. Masyarakat setempat telah menggarap tanah miliknya itu selama kurang lebih 40 tahun lamanya.
"Masyarakat punya sertifikat tanah, kok tiba-tiba diklaim dan dipatok tanpa ada pemberitahuan. Kami hanya mempertahankan hak kami. Kami juga menilai pemerintah daerah tutup mata, dan tak mau ambil pusing dengan kejadian ini," ungkapnya.
(agn)
Explore More