Pemkab Labuhanbatu Beli Alat Ukur Suhu Tubuh Lebih Tinggi dari Harga Pasar
loading...
Alat ukur suhu tubuh Human Body Thermometer (HBT) Merk Nikita HT880D salah satu yang dibeli Pemkab Labuhanbatu. Foto/SINDOnews. Sartana Nasution
A
A
A
MEDAN - Gugus Tugas Corona Virus (Covid-19) Pemkab Labuhanbatu membeli pengadaan alat ukur suhu tubuh /Human Body Thermometer (HBT) Merk Nikita HT880D untuk upaya pencegahan Corona Virus (Covid-19) ditengarai jauh di atas harga pasar, sebesar Rp2,7 juta, per 1 unit.
Sesuai informasi yang dihimpun SINDOnews.com, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Labuhanbatu, membeli alat ukur suhu tubuh HBT Merk Nikita HT880D sebanyak 150 unit, dengan harga satuan cukup fantastis yakni, Rp 2.700.000×150= Rp 405.000.000.
Padahal, sejumlah Kabupaten/ kota membeli alat ukur suhu tubuh HBT yang sesuai spesifikasi yang ditentukan Kemenkes harga per satu unitnya, jauh lebih murah dari harga pembelian Pemkab Labuhanbatu, yakni dikisaran Rp 1 jutaan. Itupun mereka beli disaat kebutuhan cukup mendesak ketika itu. (Baca juga : Diduga Terjadi Reaktifasi dan Reinfeksi, Ajudan Wagubsu Kembali Positif Covid-19 )
Uniknya lagi, harga alat ukur suhu tubuh HBT merk Nikita HT880D, tipe dan merek yang sama ditawarkan di belanja online, harganya jauh lebih murah, mulai dari Rp 600.000 sampai dengan Rp1.500.000 per unitnya.
Salah seorang sumber SINDONews.com berisial AY mengatakan, pembelian alat Ukur Suhu Tubuh HBT merk Nikita yang dilakukan Gugus Tugas Corona Virus (Covid-19) Pemkab Labuhanbatu sempat dipertanyakannya langsung kepada Sekretaris Gugus Tugas Covid -19.yang juga Plt Kepala BPBD Pemkab Labuhanbatu Atia Muhktar Maulana Hasibuan.
"Dia bilang gak apa-apa, dibeli seharga Rp 2.700.000×150= Rp 405.000.000. Karena alasan dia, barang tersebut, dikategorikan barang darurat seperti sembako dan tenda. Padahal, sebenarnya itu belum dikategorikan barang darurat," kata AY baru-baru ini.
Menurut AY, sampai sekarang ini pun, status Pemkab Labuhanbatu belum pernah termasuk kategori darurat Covid-19 yang diumumkan pemerintah pusat. Maka itu, pengadaan alat ukur suhu tubuh HBT yang ditunjuk pengadaannya melalui CV Nagoya tersebut perlu dipertanyakan dan dicek silang penetapan harganya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Plt Kepala BPBD Pemkab Labuhanbatu Atia Mukhtar Maulana Hasibuan ketika dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait persoalan ini. Tanda pesan Whatsupp yang terkirim tampak ceklis warna biru dibiarkan sudah terbaca.
Sementara, Sekdakab Labuhanbatu A Muflih ketika dikonfirmasi terkair perbedaan harga yang mencolok itu mengatakan, masalah harga agar ditanyakan kepala BPBD Labuhanbatu.
"Mohon maaf, kalau masalah harga silakan aja langsung ke Kepala BPBD, karena BPBD selaku pengguna anggarannya,"ungkapnya.
Sesuai informasi yang dihimpun SINDOnews.com, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Labuhanbatu, membeli alat ukur suhu tubuh HBT Merk Nikita HT880D sebanyak 150 unit, dengan harga satuan cukup fantastis yakni, Rp 2.700.000×150= Rp 405.000.000.
Padahal, sejumlah Kabupaten/ kota membeli alat ukur suhu tubuh HBT yang sesuai spesifikasi yang ditentukan Kemenkes harga per satu unitnya, jauh lebih murah dari harga pembelian Pemkab Labuhanbatu, yakni dikisaran Rp 1 jutaan. Itupun mereka beli disaat kebutuhan cukup mendesak ketika itu. (Baca juga : Diduga Terjadi Reaktifasi dan Reinfeksi, Ajudan Wagubsu Kembali Positif Covid-19 )
Uniknya lagi, harga alat ukur suhu tubuh HBT merk Nikita HT880D, tipe dan merek yang sama ditawarkan di belanja online, harganya jauh lebih murah, mulai dari Rp 600.000 sampai dengan Rp1.500.000 per unitnya.
Salah seorang sumber SINDONews.com berisial AY mengatakan, pembelian alat Ukur Suhu Tubuh HBT merk Nikita yang dilakukan Gugus Tugas Corona Virus (Covid-19) Pemkab Labuhanbatu sempat dipertanyakannya langsung kepada Sekretaris Gugus Tugas Covid -19.yang juga Plt Kepala BPBD Pemkab Labuhanbatu Atia Muhktar Maulana Hasibuan.
"Dia bilang gak apa-apa, dibeli seharga Rp 2.700.000×150= Rp 405.000.000. Karena alasan dia, barang tersebut, dikategorikan barang darurat seperti sembako dan tenda. Padahal, sebenarnya itu belum dikategorikan barang darurat," kata AY baru-baru ini.
Menurut AY, sampai sekarang ini pun, status Pemkab Labuhanbatu belum pernah termasuk kategori darurat Covid-19 yang diumumkan pemerintah pusat. Maka itu, pengadaan alat ukur suhu tubuh HBT yang ditunjuk pengadaannya melalui CV Nagoya tersebut perlu dipertanyakan dan dicek silang penetapan harganya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Plt Kepala BPBD Pemkab Labuhanbatu Atia Mukhtar Maulana Hasibuan ketika dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait persoalan ini. Tanda pesan Whatsupp yang terkirim tampak ceklis warna biru dibiarkan sudah terbaca.
Sementara, Sekdakab Labuhanbatu A Muflih ketika dikonfirmasi terkair perbedaan harga yang mencolok itu mengatakan, masalah harga agar ditanyakan kepala BPBD Labuhanbatu.
"Mohon maaf, kalau masalah harga silakan aja langsung ke Kepala BPBD, karena BPBD selaku pengguna anggarannya,"ungkapnya.
