Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pertahankan Opini WTP 8 Kali Berturut Turut, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Kemenkeu
loading...
Wali Kota Rai Mantra didampingi OPD Pemkot Denpasar saat webinar Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 di Kementerian Keuangan RI yang dibarengi juga penyerahan secara online penghargaan WTP. Foto Ist
A
A
A
DENPASAR - Keberhasilan Pemkot Denpasar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut dari BPK RI atas Pengelolaan dan Laporan Keuangan Daerah mendapat apreasi dan penghargaan dan Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini disampaikan saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020.
Pelaksanaan Rakernas melalui Webinar, Selasa 22 September 2020 dibuka secara resmi Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati diikuti Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.
Dalam acara tersebut Pemkot Denpasar diumumkan telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. (
“Pemeriksaan yang sangat profesional dan humanis. Sebagai peningkatan akuntabilitas kedepan kami selalu minta arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparat pemerintah dalam meningkatkan kinerja," ujar Rai Mantra.
Lebih lanjut disampaikan pandemi COVID-19 seperti yang telah kita ketahui bersama telah mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan hampir di seluruh dunia.
Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali sebagai suatu daerah yang harus menerapkan pola baru dalam kehidupan sehari- hari dalam memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah dalam refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mengelola keuangan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat karena telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual,” ujar Rai Mantra sembari menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang telah bekerja sesuai peraturan perundangan undangan dalam menyajikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan Rakernas melalui Webinar, Selasa 22 September 2020 dibuka secara resmi Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati diikuti Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.
Dalam acara tersebut Pemkot Denpasar diumumkan telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. (
“Pemeriksaan yang sangat profesional dan humanis. Sebagai peningkatan akuntabilitas kedepan kami selalu minta arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparat pemerintah dalam meningkatkan kinerja," ujar Rai Mantra.
Lebih lanjut disampaikan pandemi COVID-19 seperti yang telah kita ketahui bersama telah mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan hampir di seluruh dunia.
Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali sebagai suatu daerah yang harus menerapkan pola baru dalam kehidupan sehari- hari dalam memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah dalam refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mengelola keuangan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat karena telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual,” ujar Rai Mantra sembari menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang telah bekerja sesuai peraturan perundangan undangan dalam menyajikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.
(sms)
Explore More