PSN Papua Perkuat Pemerataan Pembangunan Indonesia
Kamis, 23 Juli 2026 - 08:10 WIB
loading...
Diskusi Publik bertajuk Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional yang diselenggarakan MPSI di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Percepatan pembangunan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dari kawasan timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) yang juga anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagus Wahyu Trianto, dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan MPSI di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: Pemerintah Perkuat Kopdes Merah Putih untuk Bangun Papua
"Selama ini problematika pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis yang menantang, tetapi juga tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas, rendahnya nilai tambah hasil produksi lokal, serta belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha masyarakat," katanya.
Menurut Bagus, persoalan tersebut berdampak terhadap tingginya harga barang, terbatasnya kesempatan kerja, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
"Ketika Papua menghadapi biaya logistik yang tinggi dan akses distribusi yang terbatas, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga memengaruhi efektivitas pembangunan nasional. Karena itu, mempercepat pembangunan Papua sejatinya adalah bagian dari memperkuat fondasi ekonomi Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua
Bagus menilai PSN harus diposisikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di Papua.
Keberhasilan PSN tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang selesai dibangun, melainkan dari kemampuannya menurunkan biaya logistik, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal Papua di pasar nasional.
"PSN harus menghasilkan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi fondasi, tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatnya produktivitas, tumbuhnya dunia usaha, dan naiknya kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.
Bagus menambahkan, pembangunan ekonomi Papua juga harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah melalui penguatan sektor produksi lokal.
"Pemerintah, perlu terus memperluas akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hilirisasi komoditas unggulan, hingga transformasi digital bagi pelaku UMKM agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi", urainya.
Bagus menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
"Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tantangan pembangunan ke depan adalah bagaimana potensi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Di sinilah PSN harus menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri," katanya.
Bagus menegaskan, keberhasilan pembangunan Papua akan memberikan kontribusi strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional.
"Sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab persoalan riil di lapangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan", katanya.
Bagus memaparkan, ketika kesenjangan pembangunan di Papua dapat diperkecil, maka Indonesia akan memiliki fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh. "Karena itu, keberhasilan PSN di Papua bukan hanya menjadi keberhasilan daerah, tetapi juga keberhasilan pembangunan nasional," tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) yang juga anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagus Wahyu Trianto, dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan MPSI di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: Pemerintah Perkuat Kopdes Merah Putih untuk Bangun Papua
"Selama ini problematika pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis yang menantang, tetapi juga tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas, rendahnya nilai tambah hasil produksi lokal, serta belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha masyarakat," katanya.
Menurut Bagus, persoalan tersebut berdampak terhadap tingginya harga barang, terbatasnya kesempatan kerja, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
"Ketika Papua menghadapi biaya logistik yang tinggi dan akses distribusi yang terbatas, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga memengaruhi efektivitas pembangunan nasional. Karena itu, mempercepat pembangunan Papua sejatinya adalah bagian dari memperkuat fondasi ekonomi Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua
Bagus menilai PSN harus diposisikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di Papua.
Keberhasilan PSN tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang selesai dibangun, melainkan dari kemampuannya menurunkan biaya logistik, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal Papua di pasar nasional.
"PSN harus menghasilkan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi fondasi, tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatnya produktivitas, tumbuhnya dunia usaha, dan naiknya kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.
Bagus menambahkan, pembangunan ekonomi Papua juga harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah melalui penguatan sektor produksi lokal.
"Pemerintah, perlu terus memperluas akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hilirisasi komoditas unggulan, hingga transformasi digital bagi pelaku UMKM agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi", urainya.
Bagus menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
"Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tantangan pembangunan ke depan adalah bagaimana potensi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Di sinilah PSN harus menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri," katanya.
Bagus menegaskan, keberhasilan pembangunan Papua akan memberikan kontribusi strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional.
"Sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab persoalan riil di lapangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan", katanya.
Bagus memaparkan, ketika kesenjangan pembangunan di Papua dapat diperkecil, maka Indonesia akan memiliki fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh. "Karena itu, keberhasilan PSN di Papua bukan hanya menjadi keberhasilan daerah, tetapi juga keberhasilan pembangunan nasional," tuturnya.
(shf)
Lihat Juga :
