Terduga Pelaku Teror Bom di Jaksel Jadi Tersangka, Fahira Idris Minta 6 Hal Ini Jadi Perhatian

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta masyarakat, khususnya orang tua siswa SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tetap tenang setelah adanya ancaman teror bom pada Senin (13/7/2026). Dia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya, Densus 88 Antiteror, Gegana, Polres Metro Jakarta Selatan, pihak sekolah, dan Pemprov DKI Jakarta dalam merespons kejadian tersebut sehingga situasi segera dikendalikan.

Meskipun hasil penyisiran aparat tidak menemukan bahan peledak dan aktivitas sekolah sudah kembali normal, ancaman bom terhadap sekolah tetap merupakan perbuatan serius yang tidak bisa dianggap ringan.

“Apa pun motifnya, ancaman bom terhadap sekolah adalah perbuatan melanggar hukum serius, menimbulkan kepanikan, mengganggu kegiatan belajar, dan tidak boleh dianggap becanda,” ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2026).

Baca juga: Polisi Tetapkan Pengirim Teror Bom SDN Srengseng Sawah sebagai Tersangka

Dia menilai sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak. Karena itu, segala bentuk ancaman terhadap sekolah baik nyata maupun melalui pesan digital harus direspons serius oleh aparat dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak bermain-main dengan isu keselamatan publik.

Dalam kasus ini ada tiga hal yang harus berjalan bersamaan yakni penegakan hukum terhadap terduga pelaku, pemulihan rasa aman bagi anak-anak dan orang tua, serta perlindungan terhadap anak terduga pelaku dan keluarganya agar tidak menjadi korban stigma sosial.

Senator Jakarta ini menyampaikan enam hal yang perlu menjadi perhatian bersama setelah kejadian tersebut.

Pertama, proses hukum terhadap terduga pelaku harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dia, alasan iseng atau becanda tidak dapat dijadikan pembenaran.

Ancaman bom terlebih ditujukan kepada sekolah dasar dapat menimbulkan rasa takut, mengganggu ketertiban umum, memobilisasi sumber daya aparat, serta berdampak pada psikologis siswa, guru, dan orang tua.

Kedua, penyidik perlu mendalami motif, kondisi psikologis, dan latar belakang terduga pelaku. Fahira mendukung langkah aparat yang tidak begitu saja menerima alasan iseng. Penyidik perlu mendalami mengapa terduga pelaku melakukan tindakan tersebut, apakah ada konflik, tekanan psikologis, motif pribadi, atau faktor lain yang melatarbelakangi perbuatannya.

Ketiga, pemulihan rasa aman di sekolah harus menjadi prioritas. Fahira mengapresiasi langkah kepolisian yang memberikan trauma healing kepada siswa serta edukasi kepada orang tua dan guru. Pemulihan psikologis tidak harus menunggu adanya trauma berat. Kehadiran aparat, guru, psikolog, dan orang tua dalam suasana yang tenang akan membantu anak-anak merasa aman kembali.

Keempat, hak anak terduga pelaku harus dilindungi dan tidak boleh ada perundungan. Dia secara khusus meminta pihak sekolah, orang tua murid, aparat, dan lingkungan sekitar memastikan anak terduga pelaku dan keluarganya tidak mengalami bullying, pengucilan, tekanan, atau perlakuan diskriminatif. Anak terduga pelaku dan keluarganya tidak boleh dipersalahkan atas tindakan ini.

Kelima, orang tua dan masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Fahira mengimbau masyarakat tidak menyebarkan ulang potongan pesan ancaman, identitas anak, identitas keluarga, foto, video, atau narasi yang dapat memperbesar kepanikan dan memperburuk kondisi psikologis warga sekolah.

Keenam, kasus ini harus menjadi edukasi publik tentang etika bermedia digital. Pesan digital memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Setiap orang harus memahami bahwa mengirim ancaman melalui WhatsApp, media sosial, atau kanal digital lainnya bukan hal sepele.

“Era digital membuat pesan bisa dikirim dalam hitungan detik, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Karena itu, masyarakat harus semakin sadar bahwa ancaman, teror, hoaks, dan informasi palsu di ruang digital dapat berkonsekuensi hukum,” ujarnya.